Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

Aturan Bank Digital Diharapkan Tak Hilangkan Kesempatan Kerja

Ruth MarpaungbyRuth Marpaung
2021-03-31
inNasional
Reading Time: 2 mins read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan memperhatikan dampak penyerapan tenaga kerja dalam penyusunan aturan bank digital atau digital banking.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin menyampaikan aturan khusus terkait dengan digital banking akan semakin meningkatkan efisiensi industri jasa keuangan. Kendati demikian, OJK juga diharap dapat memperhatikan aspek tenaga kerja yang selama masa pandemi cukup kuat menghantam ekonomi kelas bawah termasuk generasi milenial yang jumlah penganggurannya terus bertambah.

“Kebijakan digital banking jangan sampai menghilangkan kesempatan kerja. Apalagi banyak korban PHK dari generasi yang baru mulai kerja,” katanya, Selasa, 30 Maret 2021.

Dihubungi terpisah, Puteri menjelaskan dengan efisiensi digital banking saat ini, banyak perbankan yang secara aturan tidak lagi menyerap tenaga kerja. Bahkan, banyak pula kasus institusi bank yang bertransformasi ke digital banking memangkas banyak karyawannya.

“Kasihan. Banyak teman-teman di industri perbankan yang akhirnya terdampak PHK,” katanya.

OJK saat ini memproses ketentuan mengenai bank digital yang rencananya akan dirilis pada akhir semester I 2021. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat menyampaikan ketentuan bank digital saat ini masih dalam proses penyusunan. Ketentuan itu juga merupakan bagian dari aturan RPOJK terkait bank umum.

“Pada prinsipnya ketentuan bank digital masih proses rule making rule yang merupakan bagian dari aturan RPOJK terkait bank umum,” katanya, Selasa.

Dari sisi aktivitas penggunaan teknologi informasi, kata dia, OJK telah mengatur melalui POJK 13 Tahun 2020. Regulasi yang ditetapkan pada 24 Maret 2020 tersebut, merupakan perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.

“Kalau secara aktivitas untuk manajemen risiko teknologi informasi sudah ada aturannya di POJK 13 tahun 2020. Secara umum sudah diatur di situ,” ucapnya.

OJK berupaya agar ketentuan mengenai bank digital akan sesuai dengan target yang ditetapkan yakni di semester I tahun ini. “Insya Allah,” ujarnya.

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Indonesia Mampu Ekspor Mobil Hingga 330 ribu

Next Post

BI Luncurkan Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ruth Marpaung

Ruth Marpaung

Next Post

BI Luncurkan Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In