KeuanganNegara.id -Bank Indonesia (BI) buka suara soal rencana Perppu sektor keuangan yang tengah disiapkan pemerintah di tengah pandemi. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, saat ini kewenangan bank sentral juga berada di berbagai undang-undang.
Untuk itu, Perppu sektor keuangan perlu mempertegas kewenangan masing-masing Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), baik itu BI, Kemenkeu, OJK, dan LPS.
“Kalau secara keseluruhan kewenangan BI berada di berbagai UU, perlu dipertegas misalnya, mandatnya BI tidak hanya jaga nilai tukar rupiah dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan untuk dorong ekonomi,” ujar Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Kewenangan BI tersebut sebenarnya sudah dilakukan, yakni tak hanya jaga rupiah dan inflasi, melainkan juga pengaturan makroprudensial, pengembangan akses dan inklusi keuangan.
“Dengan penjelasan yang lebih rinci dan penguatan pengawasan perbankan antara BI, OJK, LPS, untuk pengawasan perbankan terpadu dan bagaimana proses BI berkaitan kalau nanti dengan pinjaman likuiditas khusus,” jelasnya.
Di saat yang bersamaan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah membahas agenda revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Anggota Baleg DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan menjelaskan, RUU BI itu diharapkan mampu memperluas ruang gerak bank sentral dalam mengambil kebijakan sektor moneter.
Kelak, BI diharapkan punya ruang gerak yang luas, sehingga bisa mengambil aksi saat terjadi krisis. Dengan peran yang diperluas, BI juga bisa melakukan aksi nyata membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebelumnya terbatas sebagai pemberi bimbingan saja.
Dia melanjutkan, setidaknya ada empat fungsi yang harus menjadi perhatian BI dalam agenda revisi beleid tersebut. Keempatnya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pengangguran. Ini mirip dengan kewenangan Bank Sentral AS, Federal Reserve atau The Fed.
“Keempat fungsi ini harus menjadi bagian yang diperhatikan oleh bank sentral,” jelasnya.
Bank Indonesia (BI) buka suara soal rencana Perppu sektor keuangan yang tengah disiapkan pemerintah di tengah pandemi. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, saat ini kewenangan bank sentral juga berada di berbagai undang-undang.
Untuk itu, Perppu sektor keuangan perlu mempertegas kewenangan masing-masing Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), baik itu BI, Kemenkeu, OJK, dan LPS.
“Kalau secara keseluruhan kewenangan BI berada di berbagai UU, perlu dipertegas misalnya, mandatnya BI tidak hanya jaga nilai tukar rupiah dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan untuk dorong ekonomi,” ujar Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Kewenangan BI tersebut sebenarnya sudah dilakukan, yakni tak hanya jaga rupiah dan inflasi, melainkan juga pengaturan makroprudensial, pengembangan akses dan inklusi keuangan.
“Dengan penjelasan yang lebih rinci dan penguatan pengawasan perbankan antara BI, OJK, LPS, untuk pengawasan perbankan terpadu dan bagaimana proses BI berkaitan kalau nanti dengan pinjaman likuiditas khusus,” jelasnya.
Di saat yang bersamaan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah membahas agenda revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Anggota Baleg DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan menjelaskan, RUU BI itu diharapkan mampu memperluas ruang gerak bank sentral dalam mengambil kebijakan sektor moneter.
Kelak, BI diharapkan punya ruang gerak yang luas, sehingga bisa mengambil aksi saat terjadi krisis. Dengan peran yang diperluas, BI juga bisa melakukan aksi nyata membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebelumnya terbatas sebagai pemberi bimbingan saja.
Dia melanjutkan, setidaknya ada empat fungsi yang harus menjadi perhatian BI dalam agenda revisi beleid tersebut. Keempatnya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pengangguran. Ini mirip dengan kewenangan Bank Sentral AS, Federal Reserve atau The Fed.
“Keempat fungsi ini harus menjadi bagian yang diperhatikan oleh bank sentral,” jelasnya.(msn)
Discussion about this post