Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

Bappenas minta Sri Mulyani terapkan pajak Karbon dan pangkas subsidi BBM

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2021-04-22
inNasional
Reading Time: 2 mins read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan untuk mendukung transformasi ekonomi nasional yang ramah lingkungan harus didukung oleh kebijakan fiskal.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar otoritas fiskal turut mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap hingga 100% di tahun 2030. Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga perlu mengenakan pajak karbon secara bertahap hingga titik puncak 50% pada 2030.

Setali tiga uang kebijakan fiskal tersebut, kata Suharso dapat mendorong terciptanya zero emission yang juga berdampak positif terhadap ekonomi dalam negeri ke depan.

“Tentu tergantung dari skenario yang dipilih, skenario net zero emission dapat memberikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per tahun hingga 2% lebih tinggi dari skenario business as usualpada rentang waktu 2021 hingga 2070,” kata Suharso dalam acara yang bertema Indonesia Net-Zero Summit 2021.

Saran Bappenas sejalan dengan laporan International Monetary Fund (IMF) seperti dalam laporannya yang bertajuk World Economic Outlook, Managing Divergent Recoveries edisi April 2021. IMF menilai bahwa pajak karbon bisa menjadi salah satu perluasan basis pajak.

Harapannya, pajak karbon dapat mendorong pendapatan negara mengingat penerimaan pajak di banyak negara loyo akibat dampak pandemi virus corona. Dus, jika pajak tumbuh positif maka daya tahan fiskal semakin kuat.

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan saran Bappenas perlu dilakukan oleh Kemenkeu. Namun, tetap mempertimbangkan daya tahan ekonomi dalam negeri dan fiskal.

Dari sisi pajak karbon, Tauhid menilai skema yang baik yakni melalui tarif pajak berjenjang. Sebab, kebijakan fiskal itu dipastikan akan mematik kondisi dunia usaha terkait.

“Memang harus dilakukan bertahap karena nanti yang akan terbebani dari banyak pihak industri dan pelaku usaha. Karena perlu waktu menyesuaikan dalam ssitem bisnis mereka. Jangan sampai pada akhirnya ada kenaikan harga dan malah membebani masyarakat,” kata Tauhid kepada Kontan.co.id, Rabu (21/4).

Sementara untuk rencana penghapusan subsidi BBM, Tauhid mengatakan pemerintah harus memastikan bahwa pengembangan bahan bakar alternatif seperti biodiesel bisa benar-benar terlaksana hingga B100 atau biodiesel 100%. Sembari mencari alternatif kebijakan fiskal lainnya guna menjaga daya beli masyarakat yang biasanya menikmati subsidi BBM.

Sayang, hingga berita ini terbit Plt Kepala Pusat Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Pande Putu Oka tidak memberikan jawaban terkait saran Bappenas untuk penerapan pajak karbon.

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Aturan Pemilihan Saham untuk Investasi Unit Link dari OJK Akan Keluar Paling Lambat Juni 2021

Next Post

Jokowi Harap KIT Batang Dorong Ekonomi Nasional

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Jokowi Harap KIT Batang Dorong Ekonomi Nasional

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In