🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan kesehatan reproduksi erat kaitannya dengan pencapaian target prioritas penurunan angka kematian ibu dan ujungnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Selain itu, kesehatan reproduksi merupakan isu global yang dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals dan strategi global PBB untuk kesehatan perempuan, anak, dan remaja,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara virtual, dalam keterangan resminya.

Capaian pembangunan kesehatan reproduksi masih menghadapi tantangan yang besar, mengingat rendahnya angka prevalensi penggunaan kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rates) sebesar 57,2 persen dan angka kebutuhan ber-Keluarga Berencana (KB) yang masih sebesar 10,6 persen pada 2017.

Di sisi lain, angka kelahiran pada remaja usia (Age-specific Fertility Rate) 15-19 tahun angkanya menurun cukup signifikan, menjadi 36 per 1.000 perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi bagi para remaja perempuan, serta peningkatan usia perkawinan.

Namun faktanya, angka kelahiran di usia remaja tercatat semakin muda usia kelahirannya karena terdapat 0,179 kelahiran per 1.000 perempuan usia 10-14 tahun. Suharso mengatakan,

“Kesehatan reproduksi memegang peran yang sangat strategis dan merupakan kunci dalam rangka mewujudkan generasi yang unggul dan Indonesia maju,” ungkap Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo.

Fokus langkah promotif dan preventif di antaranya edukasi kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, infeksi menular seksual, HIV/AIDS, kekerasan seksual, hingga risiko kematian ibu yang bersumber dari kehamilan yang tidak ideal.

Pengetahuan kesehatan reproduksi perlu diberikan sejak usia dini, dengan pendekatan dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, sosial, budaya dan agama. Diskusi, knowledge sharing, jejaring kemitraan, dan kajian evidence-based untuk penyusunan kebijakan juga menjadi strategi andalan.

Suharso mengatakan upaya untuk memperbaiki kondisi ini mendapat tantangan yang besar dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi digital dan gaya hidup plural dan dinamis yang didukung oleh keterbukaan informasi publik. Namun demikian, kondisi tersebut juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan inovasi dan kreasi baru.

“Dalam menjalankan program-program pemerintah dengan memanfaatkan platform digital,” pungkas Suharso.(msn)