[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id-Pemerintah akan membuat skema genangan air di ibu kota baru untuk kurun waktu satu tahun, 10 tahun, hingga 100 tahun ke depan. Tujuannya, untuk mencegah bencana banjir yang sempat merendam sebagian wilayah DKI Jakarta beberapa hari lalu.
Hal ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan pada Jumat (3/1). Suharso menjelaskan pembuatan skema genangan air dalam beberapa kurun waktu merupakan bagian dari perencanaan master plan pembentukan kawasan ibu kota negara baru yang ditargetkan rampung dalam empat sampai enam bulan.
“Jadi nanti dicari titik nolnya, lalu ada yang namanya hidrotopografi, genangan air selama satu tahun, 10 tahun, 100 tahun itu seperti bagaimana arahnya,” ucap Suharso.
Setelah skema itu dibuat dan bisa diterapkan, lalu skema itu akan dicocokkan dengan urban desain yang fokus menata pusat pemerintahan di ibu kota negara baru. “Jadi (skema genangan air) bukan di urban design, di masterplan-nya. Kalau masterplan jelas, urban design tidak bisa disalahkan,” imbuhnya.
Tak ketinggalan, Suharso bilang skema itu juga akan dikombinasikan dengan penggunaan teknologi tepat guna. Dengan begitu, pembentukan sistem tata kelola air di ibu kota negara baru akan terbentuk dengan baik dan bisa diimplementasi secara maksimal.
Di sisi lain, pemerintah, katanya juga telah memikirkan soal pengelolaan sampah dan penggunaan energi yang tidak merusak lingkungan. Harapannya, ini juga bisa mencegah terjadinya kerusakan ekosistem yang kemudian bisa memicu terjadinya bencana.
“Sampah mungkin ke depan kalau bisa selesai di rumah tangga, di kirim dalam bentuk pellet untuk diproses sebagai energi. Energinya pasti energi yang ramah lingkungan, renewable, bisa pakai lithium baterai juga, kami bisa pakai listrik,” jelasnya.
Saat ini banjir menjadi salah satu masalah besar di ibu kota. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan Jokowi ingin memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Dari bencana banjir terakhir yang terjadi pada Rabu (1/1) lalu, setidaknya sudah membuat 62.443 orang mengungsi dan 30 orang meninggal dunia. Badan Nasional Penanggulang Bencana (BNPB) mencatat ada 169 titik banjir di seluruh wilayah Jabodetabek dan Banten.
Titik banjir terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 97 titik, DKI Jakarta 63 titik, dan Banten 9 titik. Banjir di Jawa Barat terjadi di Kota Bekasi sebanyak 32 titik, Kota Bekasi 53 titik, dan Kabupaten Bogor 12 titik.
Banjir di Brovinsi Banten terjadi di Kota Tangerang 3 titik dan Tangerang Selatan 6 titik. Sementara banjir di DKI Jakarta tersebar di Jakarta Barat sebanyak 7 titik, Jakarta Pusat 2 titik, Jakarta Selatan 39 titik, Jakarta Timur 13 titik, dan Jakarta Utara 2 titik. (cnn)
Discussion about this post