DJP Catat Pelaporan SPT Pajak Capai 7,5 Juta

KeuanganNegara.id-Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2019 sudah mencapai 7,5 juta.

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP menyatakan pelaporan pajak hingga 16 Maret 2020 ini lebih tinggi dari periode sama tahun lalu sebanyak 6,91 juta.

Penyampaian SPT itu lebih banyak menggunakan e-filing, yaitu mencapai 6,67 juta dibandingkan periode 2019 sebanyak 6,17 juta.

Dari pemanfaatan e-filing itu, Wajib Pajak dengan formulir SPT 1770 S merupakan yang terbanyak melapor, yaitu 3,98 juta diikuti SPT 1770 SS sebanyak 2,45 juta.

Selain itu, Wajib Pajak juga menggunakan sarana lain untuk melapor SPT, yaitu melalui e-Form yang jumlahnya mencapai 419.032, manual sebesar 306.464 dan e-SPT sebanyak 94.947.

Jumlah pengguna e-Form meningkat dari 16 Maret 2019 yang tercatat 257.719, sedangkan penyampaian SPT manual makin menurun karena tahun lalu masih tercatat 407.044.

Sebelumnya, DJP menetapkan masa kahar (force majeure) dan memperlonggar batas penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi hingga 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi.

Pelonggaran batas waktu dari sebelumnya pada 31 Maret 2020 adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Relaksasi ini juga diberikan untuk penyampaian SPT Masa PPh Pemotongan/Pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020, dengan batas waktu pelaporan sampai 30 April 2020 tanpa sanksi keterlambatan.

Wajib Pajak yang ingin menyampaikan SPT bisa melalui layanan elektronik e-filing maupun e-Form atau secara manual menggunakan layanan pos.

Sementara itu, pelayanan perpajakan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP seluruh Indonesia ditiadakan hingga 5 April 2020 untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Peniadaan sementara pelayanan ini, termasuk pelayanan perpajakan yang dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST) dan Layanan Luar Kantor (LDK), baik yang dilakukan oleh DJP maupun yang bekerja sama dengan pihak lain.(cnn)