DPR Desak Pemerintah Pangkas Harga Tiket Pesawat

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat untuk wisatawan lokal di destinasi dalam negeri. Permintaan itu dilontarkan kepada Kementerian Perhubungan di Rapat Kerja (Raker) di Gedung DPR RI pada Rabu, (5/2).

Anggota DPR Komisi V fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) A. Bakri menyampaikan bahwa meski pemerintah tengah menargetkan wisatawan asing untuk wisata premium namun dirinya meminta pemerintah untuk juga mengayomi wisatawan lokal.

“Wisatawan lokal sendiri banyak juga, Pak Menteri juga harus dipikirkan. Bukan kita hanya mengharapkan turis luar tapi lokal juga sangat diharapkan, bagaimana rencana Menhub karena tiket dirasakan mahal,” sebut perwakilan PAN tersebut.

Selain itu, menurut dia, jika pemerintah dapat menekan harga tiket tujuan domestik untuk wisatawan lokal maka persiapan pemerintah di lima destinasi prioritas juga dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Hal ini dinilainya penting untuk menutup ketimpangan yang ada.

Senada, anggota DPR Komisi V dari fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Tamanuri menyayangkan minimnya insentif yang diberikan pemerintah untuk mendorong angka wisatawan lokal seperti akomodasi harga tiket.

Meski Tamanuri memuji maskapai Lion Air sebagai satu-satunya penyedia tiket pesawat murah di Indonesia, namun ia menyayangkan biaya tambahan lainnya yang memberatkan penumpang. Ia mengingatkan dengan pertimbangan biaya tambahan bagasi yang ditetapkan, tiket yang semulanya terjangkau malah menjadi mahal.

“Alhamdullilah syukur ini ada Lion Air, kami berterima kasih, masyarakat berterima kasih, satu-satunya pesawat yang tiketnya murah, cuma di sini yang perlu dipertimbangkan kasihan dengan rakyat tiket murah tapi bagasinya bayar,” keluhnya di hadapan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk memperhatikan daya beli masyarakat jika presiden ingin mengakselerasi nilai tambahan perekonomian lewat wisata nasional.

Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di tempat yang sama mengungkap pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp5,22 T untuk pembangunan infrastruktur pendukung untuk 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Kelima destinasi wisata itu antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Bitung-Likupang.(cnn)