Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home

Empat Komponen Penting Reformasi DJP

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2017-10-31
inNasional
Reading Time: 2min read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

Jakarta 01/11/2017 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan empat hal penting dalam melakukan reformasi perpajakan yang wajib dimengerti oleh seluruh pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai dari kantor pusat, maupun 341 Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan 33 Kepala Kanwil Pajak. Empat komponen reformasi DJP yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), proses bisnis dan struktur organisasi, IT system dan database, dan peraturan perundang-undangan dan policy, jelas Menkeu pada acara “Pengarahan Menteri Keuangan Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Tahun 2017” yang berlangsung di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Selasa (31/10).

Pertama, Menkeu menekankan pentingnya SDM yang harus diperhatikan oleh semua pimpinan di DJP sebagai hal yang terpenting dalam reformasi DJP. “Urusan SDM bukan suatu urusan yang bisa dipinggirkan. SDM adalah core. Di dalam SDM terdapat kompetensi, di dalam SDM ada integritas, di dalam SDM ada profesionalitas, di dalam SDM ada motivasi, di dalam SDM juga ada musuh kita yaitu dishonesty atau ketidakjujuran. SDM adalah yang terpenting” tegas Menkeu.

Baca juga:   Menkeu Ajak KADIN Bangun Indonesia

“Dia (SDM) diambil dari orang-orang terbaik di seluruh Republik Indonesia dari mulai STAN kita ngambil orang terbaik maupun dari lulusan non-STAN. Dari situ kita kemudian grooming dengan pelatihan. Sebagian bahkan kita kirim ke luar negeri atau terus menuju ke S2, S3. Sebagian kita kirim ke luar negeri untuk tahu bagaimana Direktorat Jenderal Pajak negara-negara lain melaksanakan tugas. Kita kasih exposure semaksimal mungkin. Karena kita tahu ini adalah aset yang berharga. Dan kemudian kita perbaiki remunerasinya” jelas Menkeu mencontohkan keseriusannya memberdayakan SDM di DJP.

Baca juga:   Jiwasraya Janji Mulai Bayar Tunggakan Klaim Nasabah di 2020

Kedua, Menkeu mengingatkan tentang pentingnya proses bisnis dan struktur organisasi yang saling terkoneksi sebagai elemen utama reformasi di DJP.

“Struktur organisasi dan bisnis proses itu adalah satu. Cara kita mengorganisisr Direktorat Jenderal Pajak yang sangat tergantung kepada self-assessment dari WP (wajib pajak) kita, itu tidak mungkin dilakukan apabila 341 KPP dan 33 Kanwil tidak bisa connect dan bekerja sama dengan bisnis proses yang clear dan efisien. Nda mungkin aja” jelas Menkeu.

Ketiga, Information Technology (IT) system dan database yang baik di era yang present less. “Itu adalah untuk manusia dan organisasi bisnis proses bis jalan kita butuh IT system dan database yang baik” kata Menkeu. “Karena bayangkan Indonesia sekarang masuk era digital. Physical present is becoming less important” tambahnya.

Baca juga:   Moeldoko: Pembubaran Lembaga Hanya yang di Bawah PP-Perpres, OJK Tak Masuk

Keempat, peraturan perundang-undangan dan policy yang updated. “Kita akan melakukan yang terbaik untuk membuat undang-undang kita update. Kita akan terus mencoba untuk mendapatkan support politik dari Presiden, dari Dewan, dari siapa untuk mendapatkan peraturan perundangan-undangan yang bisa membuat kita lebih update. Anda sudah mendapatkan dua spesial, Undang-Undang Tax Amnesty dan Perpu Nomor 1 (yang sekarang menjadi UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Automatic Exchange of Information/AEOI)” contoh Menkeu.

Akhirnya, Menkeu mengingatkan kepada seluruh jajaran pimpinan bahwa DJP telah diberikan semua elemen reformasi untuk dapat bekerja secara optimal. “You have all the necessary conditions. Anda mendapatkan semua prasyarat untuk bisa perform,” tegasnya.

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

Next Post

Tingkatkan Penerimaan Pajak Tanpa Kegaduhan

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Tingkatkan Penerimaan Pajak Tanpa Kegaduhan

Discussion about this post

Stay Connected

  • 461 Fans
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Satuan Kerja

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

‘Roadmap’ E-Commerce Masih Tunggu Aturan Perpajakan Bisnis Start-Up

0
Sri Mulyani Klaim Sudah Bayar ‘Utang’ ke DKI Rp2,6 T

Kemenkeu akan Terbitkan Lagi Cash Waqf Linked Sukuk Ritel

0
Sri Mulyani Klaim Sudah Bayar ‘Utang’ ke DKI Rp2,6 T

Kemenkeu akan Terbitkan Lagi Cash Waqf Linked Sukuk Ritel

2021-01-25
Klaim Token Listrik Gratis Lewat WhatsApp Baru Bisa Dilakukan 6 April

Jokowi Sebut Potensi Wakaf Uang Bisa Tembus Rp 188 Triliun

2021-01-25
Sertifikat tanah elektronik berlaku 2021

Sertifikat tanah elektronik berlaku 2021

2021-01-25
Jokowi Keluhkan Biaya Logistik Antar Daerah RI Masih Mahal

Jokowi: Pemerintah Telah Siapkan 372,3 T untuk Pemulihan Ekonomi

2021-01-25

Recent News

Sri Mulyani Klaim Sudah Bayar ‘Utang’ ke DKI Rp2,6 T

Kemenkeu akan Terbitkan Lagi Cash Waqf Linked Sukuk Ritel

2021-01-25
Klaim Token Listrik Gratis Lewat WhatsApp Baru Bisa Dilakukan 6 April

Jokowi Sebut Potensi Wakaf Uang Bisa Tembus Rp 188 Triliun

2021-01-25
Sertifikat tanah elektronik berlaku 2021

Sertifikat tanah elektronik berlaku 2021

2021-01-25
Jokowi Keluhkan Biaya Logistik Antar Daerah RI Masih Mahal

Jokowi: Pemerintah Telah Siapkan 372,3 T untuk Pemulihan Ekonomi

2021-01-25

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Follow & Support Us!!

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

true