[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapatkan penghargaan ‘The Most Influential Minister 2020’ di ajang CNBC Indonesia Award. Kinerjanya dalam merampingkan dan mengefisiensikan BUMN Indonesia dianggap krusial dalam mendorong perekonomian.
Sempat “dikerdilkan” di krisis moneter 1998, kini di tengah krisis pandemi Menteri BUMN Erick Thohir memperkuat keberadaannya dengan konsolidasi dan holding sektoral.
Dengan 142 BUMN, anak dan cucu usahanya yang berjumlah 700 lebih, tak semuanya menguntungkan ataupun menjadi perusahaan berskala global. Lebih dari Rp 180 triliun laba bersih BUMN disumbang 17 perusahaan saja, dengan porsi 75 persen.
Tumpang tindihnya operasi ini tak hanya memicu inefesiensi kinerja BUMN, melainkan juga inefsiensi industri karena alih-alih memunculkan satu atau dua perusahaan besar berskala global, BUMN menjadi pemain kandang yang mendominasi pasar lokal dan ‘menggencet’ swasta.
Tidak heran, wacana pembentukan super holding dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo ketika memasuki periode kedua kepemimpinannya. Jika pengelolaan BUMN kian efisien, maka bakal ada peruahaan BUMN yang cukup besar untuk mampu berekspansi ke luar negeri.
Erick Thohir kemudian mengemban amanat untuk merapikan, mengefisienkan, dan menyehatkan pengelolaan BUMN, menuju super holding. Terobosan paling simbolik terkait dengan itu adalah gebrakannya merapikan tubuh Kementerian BUMN terlebih dahulu.
Dua hari setelah dilantik, Erick mengangkat dua wakil menteri yakni Kartika Wirjoatmodjo (mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk) dan Budi Gunadi Sadikin (mantan Direktur Utama PT Inalum), memangkas jumlah deputi dari tujuh menjadi tiga.
Yang paling mengagetkan, Erick membentuk inspektorat jenderal di Kementerian BUMN guna menjalankan fungsi pengawasan dan tata kelola yang baik (good governance). Ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam sejarah pengelolaan perusahaan pelat merah di republik ini.
Selepas itu, ia membersihkan PT Garuda Indonesia Tbk, dengan mencopot lima direkturnya menyusul skandal penyelundupan motor gede (moge) Harley Davidson dan sepeda Brompton yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 1,5 miliar.
Perapian BUMN secara keseluruhan diawali dengan moratorium pembentukan anak usaha BUMN seperti tertera dalam surat nomor SK-315/MBU/12/2019. Erick menutup 51 anak dan cucu BUMN milik Garuda, PT Pertamina, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom).
Lalu, konsolidasi dijalankan dengan pembentukan holding, di antaranya BUMN pangan (PTPN, Perum Bulog, dan Rajawali Nusantara Indonesia/RNI), BUMN pariwisata (Garuda, PT Angkasa Pura I dan II, Inna Hotel & Resorts, Sarinah, dan Indonesia Tourism Development Corporation).
Gebrakan Erick merapikan BUMN tak berhenti meski pandemi menerjang. Pada April dia mengukuhkan programnya dalam tujuh agenda transformasi BUMN guna mengejar value creation, mengurangi beban birokrasi BUMN, dan mengoptimalkan penanganan Covid-19.
Menurut jajak pendapat lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia, kinerja Erick yang merangkap sebagai ketua pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 ini menjadi menteri berkinerja paling baik di era pandemi, dengan skor kepuasan publik 5,9.
Erick juga mendorong kemajuan perbankan syariah dengan merealisasikan merger bank syariah BUMN yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS). Investor merespon positif kebijakan tersebut sehingga saham BRIS melesat 300 persen lebih menjadi Rp 1.455 per saham.
Terbaru, Erick membentuk holding BUMN ultramikro yang akan menaungi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Ketiganya diharapkan menggulirkan perekonomian sektor ultra-mikro yang selama ini belum dioptimalkan. (msn)
Discussion about this post