KeuanganNegara.id- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menggunakan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) untuk memudahkan investasi (EoDB) serta efisiensi. Layanan ini sejalan dengan target Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan digitalisasi demi kemudahan masyarakat.
Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar Kamaruddin mengungkap sertifikat HT-el tersebut berbentuk satu lembar yang dicetak oleh bank.
“Dengan HT-el, blanko hak tanggungan yang dulunya dicetak kementerian, kini tidak lagi,” ujarnya.
Kamaruddin menambahkan hingga saat ini sudah ada sembilan HT-el yang diselesaikan oleh kantor Pertahanan Kota Makassar senilai Rp79 miliar.
“Pada tahap awal pelaksanaan hak tanggungan elektronik ini hanya dibutuhkan tiga orang petugas, satu orang di Kantor Pertanahan, satu orang di PPAT, dan satu orang di bank. Petugas di Kantor Pertanahan bertugas memvalidasi dokumen yang diunggah oleh PPAT,” tambah pria yang biasa dipanggil Kama ini.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Andi Bhakti menyatakan bahwa HT-el ini adalah terobosan yang sangat baik.
“Mengurangi interaksi dengan masyarakat, tanda tangan pun elektronik, ini penting agar tidak ada dugaan kecurangan,” ujar Andi.
Farida Said, PPAT Wilayah Kerja Kota Makassar mengungkap penggunaan HT-el ini membuat pengurusan hak tanggungan cepat dan pasti. Farida menambahkan apabila seluruh kantor pertanahan di Indonesia melaksanakan HT-el ini akan banyak biaya yang bisa dihemat negara untuk mencetak blangko HT-el. (cnn)
Discussion about this post