KeuanganNegara.id -Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memastikan holdingultramikro PT Pegadaian (Persero), PT Bank BRI (Persero) Tbk, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tak akan berdampak terhadap pengurangan pegawai. Langkah ini diklaim justru memberikan benefit bagi perusahaan untuk memperoleh laba yang lebih besar.
“Tidak ada pengaruh kepegawaian, tidak ada pengurangan pegawai, tidak ada pengurangan benefit. Semuanya berjalan seperti apa adanya,” ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis, 18 Maret 2021.
Kementerian BUMN menargetkan holding ultramikro akan terwujud tahun ini. Kartika mengakui pada awal rencana holding diumumkan, banyak isu yang muncul sehingga menimbulkan keraguan bagi para pegawai. Padahal dengan aksi korporasi, sejumlah efisiensi bisa dicapai sehingga justru akan berdampak terhadap kemajuan bisnis.
Dari sisi jaringan, misalnya, nantinya Pegadaian tidak perlu membuka lagi kantor baru di daerah. Pegadaian bisa langsung membangun counter dan tempat penyimpanan emas atau barang-barang gadai lainnya di kantor-kantor cabang BRI yang tersebar di seluruh provinsi sehingga jangkauan akses terhadap nasabahnya lebih luas.
“Kemudian AO (account officer) PNM akan dilengkapi dengan device digital dan bisa terkoneksi dengan BRI,” ujar Katrika.
Selanjutnya, holding ultarmikro disebut-sebut akan menurunkan cost of fund Pegadaian dan PNM karena akan dibantu pembiayaan oleh BRI. Selama ini, cost of fund Pegadaian masih berkisar di angka 6-7 persen. Pembiayaan interennya pun masih bergantung pada pasar modal.
Sedangkan cost of fund PNM sebesar 9-10 persen. “Kami melakukan berbagai simulasi dan sudah ada KPI, nantinya cost of fund bisa turun cepat,” kata Kartika. Sementara itu, BRI memilki cost of fund 2,3 persen.
Kartika melanjutkan, integrasi tiga perusahaan akan dilakukan dengan tetap menjaga bisnis model masing-masing. BRI nantinya tetap berfokus pada kredit usaha, Pegadaian berfokus pada produk gadai, dan PNM berfokus pada pembiayaan Mekaar. Setelah holding ultramikro terbentuk, Kementerian BUMN menargetkan dalam empat tahun perusahaan pelat merah itu bisa menjangkau 30 juta nasabah baru.
Adapun Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, suka tidak suka, usaha ultramikro akan mengalami tekanan karena pasar akan mengalami perubahan yang besar. “Apalagi keseimbangan pasar dengan harga-harga yang didumping di luar negeri ini jadi konsen tersendiri gimana UMKM bisa bersaing secara terbuka,” kata Erick.
Melalui holding ini, ia menyebut Kementerian mencarikan solusi agar pembangunan yang mencakup akses pasar, infrastruktur, dan pembiayaan akan berpihak ke pengusaha ultramikro. Dengan demikian, pelaku usaha skala kecil bisa naik kelas ke level menengah.
Ia mengklaim telah memperoleh dukungan dari pelbagai lembaga, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. “Kami sudah sosialisasi dan dapat persetujuan,” ujar Erick Thohir.
Discussion about this post