Impor Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia Bulan Depan

KeuanganNegara.id -Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja menandatangani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Vaksin Covid-19. Aturan tersebut mengatur pengadaan dan pelaksanaan vaksin virus corona yang rencananya dimulai pada tahun ini.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut pemerintah pusat menargetkan impor vaksin Covid-19 akan tiba pada bulan depan. “Vaksin impor itu fokus untuk tenaga kesehatan,” kata Ridwan pada Rabu (8/10) seperti dilansir dari Antara.

Selain vaksin impor, Indonesia tengah mengembangkan vaksin di dalam negeri. Vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinik tahap ketiga oleh Biofarma.

Ridwan merupakan salah satu relawan dalam uji klinik tersebut. Dia pun sudah menjalani tes vaksin hingga tahap kedua.

Menurut dia, jika antibodi dalam diri relawan meningkat, vaksin produksi dalam negeri dinyatakan berhasil. Dengan begitu, vaksin bisa diproduksi secara massal pada Januari 2021. “Keputusannya pada Desember mendatang, berhasil atau tidak,” katanya.

Sambil menanti keputusan uji klinik, Ridwan mengatakan, pihaknya telah menyiapkan pelaksanaan vaksin virus corona di Jabar. Apalagi Pemerintah Pusat telah memilih Kota Bogor sebagai salah satu lokasi pemberian imunisasi vaksin Covid-19 yang dijadwalkan pada awal tahun depan.

Baca juga:   Menko Darmin Nilai Pemakzulan Trump Untungkan RI

Wali Kota Bogor Bima Arya menunjuk Puskesmas Tanah Sareal, di Jalan Kesehatan, Kota Bogor, sebagai lokasi pemberian imunisasi vaksin Covid-19. Tim dari Kementerian Kesehatan telah melaksanakan simulasi uji coba pemberian vaksin di Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor, pada Minggu (4/10).

Menurut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan, memastikan bahwa puskesmas tersebut siap menjadi tempat imunisasi. “Kesiapan tersebut, baik lokasinya, tenaga medis sebagai pelaksananya, maupun sistem alur pada prosesnya pelaksanaannya,” katanya.

Kasus Positif Covid-19 di Jabar Turun 28%

Lebih lanjut, Ridwan menyampaikan kasus dalam sepekan terakhir (kurun waktu antara 28 September-4 Oktober) mengalami penurunan sekitar 28 persen dari pekan sebelumnya. Penambahan kasus terkonfirmasi positif masih didominasi wilayah Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi).

Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus terkonfirmasi di wilayah Bodebek mencapai 2.154 kasus atau 73 persen dari penambahan kasus di Jabar pada periode yang sama. Selain itu, terdapat 10 desa/kelurahan dengan risiko penularan tertinggi di Jabar. Delapan kelurahan di antaranya berada di Kota Depok.

Berdasarkan data periode 28 September-4 Oktober 2020, terdapat lima daerah berstatus zona merah (Risiko Tinggi) di Jabar yakni Kota Depok, Bandung, Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Bandung Barat.

Baca juga:   Bank Indonesia Bakal Mirip The Fed, Urus Target Ekonomi dan Lapangan Kerja

“Hari ini Kota dan Kabupaten Cirebon sudah tidak lagi zona merah, tetapi bergeser. Jadi zona merah sekarang yaitu Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi ada lima zona merah yang harus diwaspadai,” katanya.

Di sisi lain, data Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Data COVID-19 Jabar) pada Senin (5/10) mencatat pelaksanaan metode uji usap (swab test) Polymerase Chain Reaction (PCR) di Jabar telah mencapai 435.002 spesimen. Merujuk standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Jabar harus mengetes dengan metode PCR sebanyak 500.000 atau satu persen dari jumlah penduduk.

Ridwan pun menyebut pelaksanaan PCR di Jabar telah mendekati standar WHO. Dia pun menargetkan pelaksanaan uji swabbisa tercapai pada pekan depan.

Selain itu, dia akan fokus menangani klaster industri terutama di Karawang. Pihaknya juga akan fokus menangani klaster pesantren.

“Pekan ini fokus di klaster pesantren yang menjadi perhatian. Penanganan klaster pesantren di Kuningan dan Kabupaten Tasikmalaya sudah dilakukan,” ujarnya.

Baca juga:   Rupiah Menguat di Posisi Rp14.129 per Dolar AS pada Awal Pekan

Tetap Terapkan Gerakan 3M

Meski vaksin virus corona kemungkinan tersedia pada akhir tahun ini, namun pemerintah terus mendorong masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monarno mengatakan patuh terhadap protokol kesehatan diperlukan selama vaksin dan obat virus corona belum tersedia.

Protokol kesehatan yang bisa dijalankan masyarakat dengan cara meggunakan masker, jaga jarak dan hindari kerumunan, serta sering mencuci tangan. “Protokol kesehatan itu tidak sebanding dengan upaya dokter dan tenaga medis yang setiap hari menangani pasien yang terpapar Covid-19,” kata Doni pada Rabu (7/10).

Berdasarkan kajian ilmiah, orang yang mencuci tangan dengan sabun bisa menurunkan risiko tertular hingga 35 persen. Sedangkan jika menggunakan masker kain bisa menurunkan risiko hingga 45 persen.

Bahkan, tingkat risiko bisa diturunkan hingga 70 persenjika menggunakan masker bedah. Tingkat risiko penularan pun bisa semakin rendah hingga turun 85 persen jika disiplin menerapkan jaga jarak dan menghindari kerumunan. Jaga jarak yang disarankan pemerintah minimal satu meter.(msn)

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Discussion about this post

Stay Connected

Recent News

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Follow & Support Us!!

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi