Ini alasan BI rilis ketentuan anyar sistem monitoring transaksi valas terhadap rupiah

KeuanganNegara.id -Bank Indonesia (BI) menyempurnakan ketentuan sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Penyempurnaan ketentuan tersebut tertuang melalui peraturan Bank indonesia (PBI) no. 23/5/PBI/2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (SISMONTAVAR).

Latar belakang penerbitan PBI tersebut adalah perlunya strategi pengelolaan nilai tukar yang antisipatif dan responsif di tengah tantangan dan risiko integrasi pasar keuangan domestik dengan pasar keuangan global.

“Untuk meningkatkan pelaksanaan strategi pengelolaan nilai tukar yang cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan pasar, diperlukan penguatan SISMONTAVAR. Untuk itu, perlu menerbitkan PBI ini,” ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Senin (31/5).

Bank sentral menerapkan SISMONTAVAR untuk memperoleh data dan informasi transaksi valuta asing terhadap rupiah secara real time dan diterapkan pada bank umum konvensional, bank umum syariah, juga unit usaha syariah yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Transaksi yang dimonitor oleh SISMONTAVAR Ini meliputi. Pertama, transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank untuk seluruh nilai transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan lewat sistem transaksi valuta asing.

Kedua, transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antara bank dengan nasabah untuk transaksi spot dengan nilai paling sedikit US$ 250 ribu atau ekuivalennya dan transaksi derivatif dengan nilai paling sedikit US$ 1 juta atau ekuivalennya.

Untuk itu, bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah antarbank maupun dengan nasabah wajib melakukan koneksi sistem transaksi valuta asing.

Sementara bank yang melakukan transaksi dengan nasabah bisa juga menggunakan sistem pendukung transaksi valuta asing yang digunakan dalam transaksi dengan SISMONTAVAR yang berupa sistem tresuri dan/atau sistem setelmen yang digunakan oleh bank.

Bank yang tidak memenuhi kewajiban koneksi, akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penyampaian rencana tindak (action plan).

Ketentuan ini berlaku efektif per 2 Juni 2021. Pada saat PBI ini mulai berlaku, PBI no. 12/16/PBI/2010 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap rupiah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Namun, peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI ini,” tandas Erwin.

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Discussion about this post

Stay Connected

Recent News

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.