Ini Tanggapan Menkeu Terhadap Pandangan DPR Mengenai KEM PPKF 2020

KeuanganNegara.id – Usai halal bi halal dengan para stakeholders dan keluarga besar Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menkeu lanjut memberikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2020 (KEM PPKF). Pada Rapat Paripurna tersebut Menkeu membuka dengan menyampaikan hasil pertemuan G20 di Jepang.

“Tekanan global menyebabkan kinerja ekspor Indonesia mengalami perlambatan
(kontraksi). Namun perekonomian Indonesia tetap mampu menunjukkan ketahanannya dengan pertumbuhan di atas 5,07 persen,” ujar Menkeu pada pidatonya di Ruang Rapat Paripurna DPR, Selasa, (11/06).

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan Pemerintah sependapat bahwa untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas dibutuhkan upaya ekstra keras dan sinergi lintas sektoral dari semua komponen bangsa, baik eksekutif maupun legislatif. Dengan jumlah penduduk usia muda yang besar, Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

“Penerimaan perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam APBN. Oleh karena itu, Indonesia turut aktif dalam forum G20 yang bekerjasama untuk memerangi penghindaran pajak,” jelasnya.

Ia meyakinkan anggota DPR yang hadir bahwa Pemerintah akan terus melakukan upaya secara optimal agar penerimaan perpajakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Menkeu berharap tahun 2018 menjadi sebuah titik balik dari peningkatan rasio pajak.

Terkait belanja negara di tahun 2020, Menkeu mengungkapkan akan melakukan refocusing belanja. Pemerintah mendorong kebijakan belanja yang lebih baik (spending better) untuk memastikan belanja negara lebih efisien namun tetap produktif dan efektif untuk mewujudkan kesejahteraan.

“Pemerintah akan terus mengupayakan agar realisasi defisit lebih rendah dari target sehingga pengendalian risiko fiskal bisa berjalan optimal,” pungkasnya. (mr/hpy/nr)

KeuanganNegara.id – Usai halal bi halal dengan para stakeholders dan keluarga besar Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menkeu lanjut memberikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2020 (KEM PPKF). Pada Rapat Paripurna tersebut Menkeu membuka dengan menyampaikan hasil pertemuan G20 di Jepang.

“Tekanan global menyebabkan kinerja ekspor Indonesia mengalami perlambatan
(kontraksi). Namun perekonomian Indonesia tetap mampu menunjukkan ketahanannya dengan pertumbuhan di atas 5,07 persen,” ujar Menkeu pada pidatonya di Ruang Rapat Paripurna DPR, Selasa, (11/06).

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan Pemerintah sependapat bahwa untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas dibutuhkan upaya ekstra keras dan sinergi lintas sektoral dari semua komponen bangsa, baik eksekutif maupun legislatif. Dengan jumlah penduduk usia muda yang besar, Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

“Penerimaan perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam APBN. Oleh karena itu, Indonesia turut aktif dalam forum G20 yang bekerjasama untuk memerangi penghindaran pajak,” jelasnya.

Ia meyakinkan anggota DPR yang hadir bahwa Pemerintah akan terus melakukan upaya secara optimal agar penerimaan perpajakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Menkeu berharap tahun 2018 menjadi sebuah titik balik dari peningkatan rasio pajak.

Terkait belanja negara di tahun 2020, Menkeu mengungkapkan akan melakukan refocusing belanja. Pemerintah mendorong kebijakan belanja yang lebih baik (spending better) untuk memastikan belanja negara lebih efisien namun tetap produktif dan efektif untuk mewujudkan kesejahteraan.

“Pemerintah akan terus mengupayakan agar realisasi defisit lebih rendah dari target sehingga pengendalian risiko fiskal bisa berjalan optimal,” pungkasnya. (mr/hpy/nr)