Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

Janji Jokowi Bawa RI Swasembada Kedelai dalam 3 Tahun dan Realisasinya

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2021-01-04
inNasional
Reading Time: 3min read
AA
0
Klaim Token Listrik Gratis Lewat WhatsApp Baru Bisa Dilakukan 6 April
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id -Harga kedelai impor sedang tinggi-tingginya. Kondisi ini sampai memicu para perajin tahu tempe mogok produksi untuk meminta pemerintah menyelesaikan tata niaga impor kedelai.

Data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), harga kedelai impor melonjak dari kisaran Rp 6.000/kg menjadi sekitar Rp 9.500.kg.

Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari-Oktober 2020 saja, Indonesia sudah mengimpor lebih dari 2,11 juta ton kedelai dengan nilai 842 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,7 triliun (kurs Rp 14.000).

Hampir seluruh kedelai impor dikapalkan dari Amerika Serikat (AS) yakni sebesar 1,92 juta ton. Selebihnya berasal dari Kanada, Uruguai, Argentina, dan Perancis.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri di periode pertamanya sempat menjanjikan Indonesia bisa swasembada kedelai dalam waktu 3 tahun.

Kedelai masuk dalam daftar komoditas pangan prioritas dalam Nawacita bersama dengan padi dan jagung atau Pajale.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, 9 Desember 2014, Presiden Jokowi bahkan mengeklaim tak segan-segan memecat Menteri Pertanian jika target tersebut tak bisa direalisasikan. Saat itu, Menteri Pertanian periode 2014-2019 dijabat oleh Amran Sulaiman.

“Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya,” kata Presiden Jokowi saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada penghujung 2014 silam.

Baca juga:   Luhut Minta ke Kemenkeu Dicarikan Kantor yang Lebih Luas

Sementara itu dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, kebijakan pangan di era Jokowi-JK sudah tertuang dalam Nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Lebih penting lagi berpihak pada petani yang muaranya peningkatan kesejahteraan.

Di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian Pertanian mencanangkan Upaya Khusus (Upsus) melalui peningkatan produksi dengan tiga komoditi pangan utama yang dijadikan target awal yaitu padi, jagung dan kedelai (pajale)

Presiden Jokowi menegaskan ada tiga hal yang harus digarisbawahi yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan petani. Ketiga tujuan ini sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan pangan pemerintahannya.

Dalam renstra Kementerian Pertanian yang disusun di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, swasembada kedelai bisa terealisasi paling lambat pada tahun 2020 atau tahun lalu.

Namun bak jauh panggang dari api, impor kedelai justru malah mengalami kenaikan. Yang artinya, produksi kedelai lokal masih jauh dari kebutuhan kedelai nasional.

Baca juga:   Laju IHSG Tertekan Harga Komoditas dan Covid-19

Dalam tiga tahun terakhir, impor kedelai pun terus meningkat. Di tahun 2018 impor kedelai mencapai 2,58 juta ton, kemudian jumlahnya naik di tahun 2019 menjadi 2,67 juta ton. Selama itu pula, AS menjadi negara paling banyak yang menyediakan kebutuhan kedelai di Indonesia.

Penjelasan Kementan

Menurut Kepala Sub Direktorat Padi Irigasi dan Rawa, Direktorat Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Mulyono, masih sulitnya Indonesia untuk swasembada kedelai karena semakin rendahnya minat petani untuk menanam kedelai.

“Minat petani untuk menanam kedelai semakin berkurang, hal ini dikarenakan harga jual panen di tingkat petani sangat rendah,” ungkapnya kepada Kompas.com.

Mulyono bilang, pemerintah memang telah mengatur harga acuan pembelian kedelai lokal di tingkat petani agar harganya tak terlalu rendah.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

Di mana dalam beleid tersebut dikatakan bahwa harga acuan pembelian kedelai lokal di tingkat petani sebesar Rp 8.500 kilogram.

Sayangnya itu tak terealiasasi dengan baik di lapangan. Alhasil petani enggan menanam kedelai dan memilih menanam komoditas lain.

Baca juga:   Pertamina Minta Masyarakat Tak Khawatir, Semua Produk BBM Tetap Ada

“Petani pun beralih ke komoditas lain yang lebih menjanjikan,” ungkap dia.

Menurut Mulyono, Kementan berupaya mendorong pengembangan kedelai lokal, meskipun anggaran untuk pengembangan kedelai dalam negeri hanya mencakup 125.000 hektar di tahun 2021.

“Selain itu, kami tetap mendorong daerah-daerah sentra untuk terus menanam kedelai secara swadaya,” kata Mulyono.

Sebelumnya, Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta meminta pemerintah merealisasikan program swasembada kedelai yang sudah dicanangkan sejak 2006.

Hal ini untuk mengurangi ketergantungan industri tahu-tempe dalam negeri dari kedelai impor, yang selalu mengikuti pergerakkan harga di pasar global.

Menurut Sekretaris Puskopti DKI Jakarta Handoko Mulyo, untuk menekan gejolak harga kedelai maka bisa saja diatasi dengan produksi tahu menggunakan kedelai dalam negeri, dan produksi tempe menggunakan kedelai impor.

Tentunya pengaturan penggunaan kedelai hanya bisa diatur pemerintah. “Swasembada kedelai bukan berarti kita anti impor, tetapi untuk menyeimbangkan,” kata Handoko.(msn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Pemerintah Suntik Bio Farma Rp 2 Triliun

Next Post

Pemerintah Akan Memulai Vaksinasi Covid-19 Pekan Depan

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post
Fakultas Kedokteran Unpad Simulasi Uji Klinis Fase 3 Vaksin Covid-19

Pemerintah Akan Memulai Vaksinasi Covid-19 Pekan Depan

Discussion about this post

Stay Connected

  • 444 Fans
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Satuan Kerja

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

‘Roadmap’ E-Commerce Masih Tunggu Aturan Perpajakan Bisnis Start-Up

0
Microsoft dikabarkan akan investasi hingga US$ 1 miliar di Indonesia

Bangga Buatan Indonesia, Luhut Ajak Masyarakat Beli Sepeda Produk Lokal

0
Microsoft dikabarkan akan investasi hingga US$ 1 miliar di Indonesia

Bangga Buatan Indonesia, Luhut Ajak Masyarakat Beli Sepeda Produk Lokal

2021-01-18
Mau Lolos Daftar Kartu Prakerja? Berikut Tahapan Tes dan Seleksinya

Ada Situs Palsu Kartu Prakerja, Diduga Mencuri Data Pribadi

2021-01-18
Sewindu Merugi, Krakatau Steel Akhirnya Cetak Laba Rp 1 Triliun

Tahun Ini Krakatau Steel Fokus Perkuat Hilirisasi Baja

2021-01-18
Industri Jadi Solusi Defisit Neraca Pembayaran Indonesia

Nilai ekspor ke negara RCEP memegang pangsa 55% dari total ekspor di tahun 2020

2021-01-18

Recent News

Microsoft dikabarkan akan investasi hingga US$ 1 miliar di Indonesia

Bangga Buatan Indonesia, Luhut Ajak Masyarakat Beli Sepeda Produk Lokal

2021-01-18
Mau Lolos Daftar Kartu Prakerja? Berikut Tahapan Tes dan Seleksinya

Ada Situs Palsu Kartu Prakerja, Diduga Mencuri Data Pribadi

2021-01-18
Sewindu Merugi, Krakatau Steel Akhirnya Cetak Laba Rp 1 Triliun

Tahun Ini Krakatau Steel Fokus Perkuat Hilirisasi Baja

2021-01-18
Industri Jadi Solusi Defisit Neraca Pembayaran Indonesia

Nilai ekspor ke negara RCEP memegang pangsa 55% dari total ekspor di tahun 2020

2021-01-18

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Follow & Support Us!!

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

true