🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menangani penyebaran COVID-19 di sembilan provinsi. Kesembilan provinsi tersebut, adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

“Kami ingin menyampaikan tentang target pengendalian Covid-19 di delapan provinsi ditambah satu provinsi. Seperti telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marves dan Kepala BNPB untuk dapat bekerja sama dengan Menteri Kesehatan agar dapat menangani kasus Covid-19 di provinsi-provinsi ini,” kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Kantor Presiden Jakarta.

Wiku menyatakan, ada tiga target yang diberikan Presiden Jokowi kepada Luhut dalam waktu dua pekan. Pertama, target penurunan penambahan kasus harian, kedua peningkatan angka kesembuhan dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian.

“Akan ada beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu pertama adalah menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat,” ungkap Wiku.

“Keempat, penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setiap provinsi ini, jadi harus lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut, artinya di kabupaten atau kota, bahkan di dalam kabupaten atau kota akan dilihat klaster mana yang harus ditangani dengan segera,” tambah Wiku.

Penugasan tersebut, menurut Wiku, sejalan untuk menerapkan Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Dalam hal pembatasan berskala mikro maksudnya adalah bila ada klaster atau sekumpulan kasus yang teridentifikasi pada wilayah yang lebih kecil dari kabupaten atau kota, misalnya di kecamatan atau kelurahan atau RW tertentu, dilakukan pengendalian langsung di daerah itu, sehingga tidak terjadi mobilitas penduduk ke daerah lainnya,” ungkap Wiku.

Wiku mengharapkan pemerintah daerah di sembilan provinsi prioritas tersebut betul-betul dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 melalui kerja sama dengan Polri dan TNI.

“Sehingga pengendalian kasus per daerah atau per kelompok kasus benar-benar bisa ditangani sampai tuntas,” katanya.

Hingga Selasa (15/9) jumlah terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia mencapai 225.030 orang dengan penambahan hari ini sebanyak 3.507 kasus. Terdapat 161.065 orang dinyatakan sembuh dan 8.965 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah pasien suspek mencapai 99.634 orang.

Kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta sudah mencapai 56.175 kasus dengan penambahan per Selasa (15/9) sebanyak 1.076 kasus. Provinsi dengan jumlah kasus terbanyak selanjutnya adalah Jawa Timur dengan 38.809 kasus, Jawa Tengah 18.111 kasus, Jawa Barat dengan 14.938 kasus dan Sulawesi Selatan 13.583 kasus.

Pada Senin (14/9), Luhut mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk fokus menangani Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus secara nasional. Luhut diberi target dua pekan.

“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat kesembuhan) dan penurunan mortality rate (tingkat kematian),” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/9).

Luhut menjelaskan, alasan Presiden memerintahkannya untuk berkonsentrasi lebih dahulu ke sembilan provinsi tersebut adalah karena delapan provinsi, selain Papua, di antaranya berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif. Ia juga menjelaskan, untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan Covid-19 di sembilan provinsi utama itu, pihaknya telah menyusun tiga strategi.

“Operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setiap provinsi,” terangnya.

Menurut Luhut, operasi yustisi dilakukan sebagai upaya menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan yang masih kerap diabaikan masyarakat.

“Kita harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik,” tegasnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginjak rem darurat dengan mengetatkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (republika)