KeuanganNegara.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Kementerian pimpinan Basuki Hadimuljono itu telah memulai lelang proyek sejak November 2019 lalu.
“Artinya anggaran modal yang ada di Kementerian PUPR bisa dilaksanakan programnya di awal-awal tahun ini,” ujar Jokowi.
Kementerian PUPR telah menandatangani sekitar 1.300 kontrak kerja proyek nasional untuk tahun anggaran 2020. Penandatanganan kontrak kerja dari 100 perwakilan pihak yang terlibat itu dilaksanakan bersamaan dengan peresmian terowongan Nanjung Curug Jompong di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1).
Jokowi pun mengingatkan agar lelang proyek pemerintah dilaksanakan sedini mungkin. Dengan demikian, pengerjaan proyek dapat dimulai sejak awal Januari 2020. Hal tersebut lebih lanjut akan membuat kualitas proyek yang dikerjakan menjadi baik.
“Tidak kita kejar-kejaran di akhir tahun. Ini yang sudah berjalan sangat lama dan ingin kita hilangkan,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan anggaran di Kementerian PUPR merupakan salah satu yang terbesar. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR pada 2020 tercatat mencapai Rp 120 triliun.
Kepala Negara menilai besarnya anggaran di Kementerian PUPR itu wajar. Sebab, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
“Itu memang dipakai untuk pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote,” ucap Jokowi. (katadata)
Discussion about this post