[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id–Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menggelar rapat terbatas (ratas) dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Jokowi memberi arahan terkait strategi keuangan inklusif.
Dalam pengantarnya, Jokowi memaparkan indeks literasi keuangan Indonesia yang meningkat dari 29,7 persen pada 2016 menjadi 38,03 persen di 2019.
“Memang meningkat tetapi menurut saya angkanya masih rendah. Begitu pula dengan indeks inklusi keuangan juga meningkat dari 67,8 persen di 2016 menjadi 76,19 persen 2019,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta.
Jokowi lalu membandingkan dengan inklusi keuangan di negara lain, menurutnya Indonesia masih tertinggal.
“Singapura mencapai 98 persen kita masih di angka 76 persen. Malaysia 85 Persen, Thailand 82 Persen. Artinya kita masih di bawah mereka sedikit,” sebutnya.
Atas dasar itu, Jokowi menekankan beberapa hal untuk para pembantunya. Pertama, memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat.
“Selain itu juga lembaga keuangan mikro, Bank Wakaf Mikro diperluas agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan,” katanya.
Kedua, pengembangan layanan keuangan digital berbasis internet. Sebagai negara kepulauan, Jokowi menegaskan, Indonesia perlu layanan keuangan digital yang berbasis internet.
“Hal ini juga didukung oleh tingkat penetrasi pengguna internet yang relatif tinggi yaitu 64,8 persen atau kurang lebih sekarang 170 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia,” ujar Eks Wali Kota Solo itu.
“Saya melihat fintech, digitalisasi keuangan bisa jadi alternatif pembiayaan mudah cepat dan tercatat outstanding pinjaman kredit fintech Rp 12,18 triliun atau naik 141 persen di November 2019,” sambungnya.
Terakhir, kata Jokowi, adalah keluhan terkait perluasan akses layanan keuangan formal. Dia mendorong dilakukan pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali di sektor jasa keuangan non-bank, seperti: Asuransi, Pasar modal, Pegadaian hingga Dana Pensiun.
“Manfaatkan peluang-peluang yang ada demi ketahanan nasional bisa tertolong oleh pendanaan dari investor-investor domestik. Terkait perlindungan terhadap konsumen sehingga masyarakat dengan mudah, aman, dan nyaman bisa mengakses keuangan formal. Sehingga kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting dan mutlak bagi industri jasa keuangan,” tandasnya.
Hadir dalam rapat itu, antara lain Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Johnny G Plate, Menkumham Yasonna Laoly, Menkes Terawan, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmavati, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa Abdul Halim, Menteri Pariwisata Wishnutama, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Gubernur BI Perry Warjiyo.(msn)
Discussion about this post