KeuanganNegara.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut BPJS Kesehatan sebagai institusi yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi defisit keuangan. Jokowi juga mengisyaratkan defisit BPJS Kesehatan tidak disebabkan oleh rumah sakit maupun masyarakat.
Karenanya, ia menegaskan yang paling penting dalam menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri sebagai institusi.
“Kalau BPJS yang memang harus diselesaikan ‘kan di BPJS-nya. Bukan di rumah sakitnya, bukan di pemegang kartu BPJS-nya. Di institusi BPJS-nya bagaimana agar defisit bisa dikendalikan,” ujarnya dalam sidak layanan BPJS di RSUD Subang.
Menurut dia, BPJS Kesehatan harus mampu mengendalikan defisit, mengingat anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk membantu eks PT Askes (Persero) ini sudah besar.
Dalam sidak layanan BPJS tersebut, sambung Jokowi, nyaris 90 persen pasien yang ditemui menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sementara, 70 persen di antaranya merupakan masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan 20 persen sisanya adalah peserta mandiri.
“Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya, memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit,” terang Jokowi.
Ia menjelaskan sampai saat ini ada sebanyak 133 juta orang yang ikut serta Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan secara gratis.
“96 juta orang oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah. Gede banget (besar sekali) ini. Jadi, kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya dicover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan,” imbuh dia.
Sebelumnya Presiden Jokowi juga pernah melakukan kegiatan serupa saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Jumat (15/11) lalu. Saat itu, Presiden Jokowi mengunjungi RSUD Dr H Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung. (cnn)
Discussion about this post