Jokowi Sebut Erick Thohir Akan Selesaikan Persoalan Jiwasraya

Masalah keuangan Jiwasraya bermula ketika perseroan menunda pembayaran klaim produk saving plan yang dijual melalui tujuh bank mitra (bancassurance) senilai Rp802 miliar per Oktober 2018. Di tengah penyelesaian kasus Jiwasraya, Kementerian BUMN justru melaporkan indikasi kecurangan dalam tubuh Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pasalnya, Kementerian BUMN mengetahui sejumlah aset perusahaan yang diinvestasikan secara tidak hati-hati (prudent). Selain itu, Jiwasraya juga sempat mengeluarkan produk asuransi yang menawarkan imbal hasil (return) cukup tinggi kepada nasabah.

Hal inilah yang membuat Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas beberapa waktu terakhir sehingga terpaksa menunda pembayaran klaim kepada nasabahnya. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan.

“Tapi, ini (masalah imbal hasil investasi) kan agak sulit karena produk ada persetujuan. Kalau investasi, kami minta kejaksaan untuk teliti apa ada kongkalikong. Saya kan main saham juga, kan tau itu (saham) gorengan,” ujar Arya.

Sebagai solusi, Kementerian BUMN membuka opsi agar anak usaha perusahaan, PT Jiwasraya Putra dijual ke asing untuk menutup kesulitan likuiditas perusahaan.

“Anak perusahaan bisa jadi (dikuasai asing). Tapi kalau induknya tidak mungkin,” katanya.

Opsi ini dibuka lantaran Erick Thohir terlihat enggan memberikan suntikan dana kepada Jiwasraya hanya untuk menutup kesulitan keuangan perusahaan. Sebab, menurutnya, persoalan tidak akan selesai hanya dengan memberikan suntikan dana, namun harus ada perubahan yang lebih terstruktur di tubuh perusahaan.

“Karena memang penyelesaian Jiwasraya itu harus dijalankan secara bersamaan, tidak bisa hanya sekedar merombak direksi komisaris atau misalnya meng-inject-kan uang, tapi kan ke depannya sendiri seperti apa. Tidak bisa kita mikir hanya satu titik,” tutur Erick.(cnn)

Masalah keuangan Jiwasraya bermula ketika perseroan menunda pembayaran klaim produk saving plan yang dijual melalui tujuh bank mitra (bancassurance) senilai Rp802 miliar per Oktober 2018. Di tengah penyelesaian kasus Jiwasraya, Kementerian BUMN justru melaporkan indikasi kecurangan dalam tubuh Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pasalnya, Kementerian BUMN mengetahui sejumlah aset perusahaan yang diinvestasikan secara tidak hati-hati (prudent). Selain itu, Jiwasraya juga sempat mengeluarkan produk asuransi yang menawarkan imbal hasil (return) cukup tinggi kepada nasabah.

Hal inilah yang membuat Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas beberapa waktu terakhir sehingga terpaksa menunda pembayaran klaim kepada nasabahnya. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan.

“Tapi, ini (masalah imbal hasil investasi) kan agak sulit karena produk ada persetujuan. Kalau investasi, kami minta kejaksaan untuk teliti apa ada kongkalikong. Saya kan main saham juga, kan tau itu (saham) gorengan,” ujar Arya.

Sebagai solusi, Kementerian BUMN membuka opsi agar anak usaha perusahaan, PT Jiwasraya Putra dijual ke asing untuk menutup kesulitan likuiditas perusahaan.

“Anak perusahaan bisa jadi (dikuasai asing). Tapi kalau induknya tidak mungkin,” katanya.

Opsi ini dibuka lantaran Erick Thohir terlihat enggan memberikan suntikan dana kepada Jiwasraya hanya untuk menutup kesulitan keuangan perusahaan. Sebab, menurutnya, persoalan tidak akan selesai hanya dengan memberikan suntikan dana, namun harus ada perubahan yang lebih terstruktur di tubuh perusahaan.

“Karena memang penyelesaian Jiwasraya itu harus dijalankan secara bersamaan, tidak bisa hanya sekedar merombak direksi komisaris atau misalnya meng-inject-kan uang, tapi kan ke depannya sendiri seperti apa. Tidak bisa kita mikir hanya satu titik,” tutur Erick.(cnn)