KeuanganNegara.id -Presiden Joko Widodo meyakini 2021 adalah titik balik berbagai permasalahan akibat pandemi Covid-19. Oleh sebab itu Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan dapat kompak bekerja sama agar kebijakan pemulihan saat ini terealisasi dengan baik.
Bukan tanpa sebab, Presiden beranggapan situasi pandemi di Indonesia berangsur membaik. Dengan terkendalinya aspek kesehatan, maka pemerintah optimis ekonomi mampu dipacu kembali.
“Ekonomi Indonesia diproyeksikan kembali pulih 4 sampai 5,5 persen di 2021 didorong peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor,” kata Jokowi dalam pidatonya yang dibacakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Indonesia Data and Economic Conference 2021 Katadata featuring DBS Asian Insights Conference 2021, Senin (22/3).
Terkendalinya pandemi tak lepas dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sejak Januari lalu. Hingga 18 Maret, persentase kasus aktif Covid-19 RI sebesar 9,1 persen, lebih tinggi dari rata-rata global 17,2 persen. Sementara, tingkat kesembuhan pasien mencapai 88,1 persen, lebih tinggi dari rata-rata global yakni 80,5 persen.
Tak hanya itu, pemerintah terus mendorong program vaksinasi nasional untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity). Mereka menargetkan 70 persen penduduk Indonesia atau 182 juta masyarakat divaksinasi.
“Dengan 426,8 juta vaksin diharapkan selesai pada akhir tahun ini,” ujar Presiden dalam pidato yang disampaikan Airlangga.
Sedangkan pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan sapu jagat tersebut diharapkan menjadi jembatan reformasi struktural dalam jangka panjang.
Selain itu, aturan tersebut juga membantu mengurangi dampak Covid-19, terutama bagi mereka yang terkena dampak pandemi pada sektor lapangan kerja. Presiden juga mengatakan UU ini memberikan fasilitas perlindungan, pemberdayaan, insentif, pembiayaan bagi usaha mikro kecil. “Kita ketahui UMKM punya peran sentral dalam perekonomian,” kata Jokowi.
Adapun, manfaat UU Cipta Kerja bagi UMKM ialah kemudahan izin usaha hanya dengan pendaftaran, perolehan sertifikat halal secara gratis, dan pendirian perusahaan terbuka bagi satu orang dengan modal yang ditentukan.
Sementara, aturan turunan UU Cipta Kerja juga mengatur Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) berbasis risiko. Proses perizinan usaha bisa dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). “Reformasi diharapkan menjadi mudah, cepat, sederhana, dan transparan,” katanya.
Kemudian, pemerintah juga mengesahkan berbagai regulasi turunan bidang tenaga kerjaan, seperti penggunaan tenaga kerja asing, perjanjian kerja, pengupahan, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Selain itu, pemerintah juga membentuk Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga alternatif pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur.
Discussion about this post