KeuanganNegara.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemukan ada 2.188 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak beroperasi, meski sudah sempat dibentuk untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di desa.
Selain itu, ada 1.670 BUMDes yang beroperasi, namun tidak memberi kontribusi kepada pendapatan desa.
Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi setidaknya ada 45.549 BUMDes di Indonesia. Artinya, ada 4,8 persen BUMDes yang tidak berjalan dan 3,6 persen BUMDes yang belum memberi kontribusi ke pendapatan desa.
“Saya mendapatkan laporan bahwa dari 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMdes yang beroperasi, tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Ini tolong menjadi catatan,” ujarnya dalam rapat terbatas mengenai penyaluran dana desa 2020 di Kompleks Istana Kepresidenan.
Kendati begitu, kepala negara tidak merinci di mana saja letak BUMDes yang tidak beroperasi dan tidak memberi kontribusi kepada pendapatan desa itu. Ia hanya meminta para jajaran menteri terkait agar segera membenahi temuan ini.
“Saya minta BUMDes di-scaling up, mulai disambungkan, diintegrasikan dengansupply chainnasional dan bisa melakukan kemitraan dengan sektor swasta besar dan mulai dibukachanneldistribusi,” tuturnya.
Tujuannya, agar BUMDes bisa kembali menyerap hasil produksi dari industri kecil di desa. Kemudian, bisa mendistribusikannya ke berbagai pihak.
“Sehingga produk unggulan desa bisa masuk kemarketplace, baik nasional maupun global,” imbuhnya.
Ia ingin para BUMDes ini segera dibenahi karena masih percaya bahwa lembaga tersebut bisa menjadi penggerak ekonomi di desa. Meski, pemerintah turut memberikan aliran dana desa kepada masyarakat.
Sebagai gambaran, pemerintah mengalokasikan Rp72 triliun untuk program dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Anggaran itu naik Rp2 triliun dari alokasi tahun ini sebesar Rp70 triliun. Sementara dalam lima tahun ke depan, anggaran dana desa akan mencapai Rp329,8 triliun.(cnn)
Discussion about this post