Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home

Jokowi Temukan 2.188 BUMDes Tidak Beroperasi

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2019-12-11
inNasional
Reading Time: 2 mins read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemukan ada 2.188 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak beroperasi, meski sudah sempat dibentuk untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di desa.

Selain itu, ada 1.670 BUMDes yang beroperasi, namun tidak memberi kontribusi kepada pendapatan desa.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi setidaknya ada 45.549 BUMDes di Indonesia. Artinya, ada 4,8 persen BUMDes yang tidak berjalan dan 3,6 persen BUMDes yang belum memberi kontribusi ke pendapatan desa.

“Saya mendapatkan laporan bahwa dari 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMdes yang beroperasi, tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Ini tolong menjadi catatan,” ujarnya dalam rapat terbatas mengenai penyaluran dana desa 2020 di Kompleks Istana Kepresidenan.

Kendati begitu, kepala negara tidak merinci di mana saja letak BUMDes yang tidak beroperasi dan tidak memberi kontribusi kepada pendapatan desa itu. Ia hanya meminta para jajaran menteri terkait agar segera membenahi temuan ini.

“Saya minta BUMDes di-scaling up, mulai disambungkan, diintegrasikan dengansupply chainnasional dan bisa melakukan kemitraan dengan sektor swasta besar dan mulai dibukachanneldistribusi,” tuturnya.

Tujuannya, agar BUMDes bisa kembali menyerap hasil produksi dari industri kecil di desa. Kemudian, bisa mendistribusikannya ke berbagai pihak.

“Sehingga produk unggulan desa bisa masuk kemarketplace, baik nasional maupun global,” imbuhnya.

Ia ingin para BUMDes ini segera dibenahi karena masih percaya bahwa lembaga tersebut bisa menjadi penggerak ekonomi di desa. Meski, pemerintah turut memberikan aliran dana desa kepada masyarakat.

Sebagai gambaran, pemerintah mengalokasikan Rp72 triliun untuk program dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Anggaran itu naik Rp2 triliun dari alokasi tahun ini sebesar Rp70 triliun. Sementara dalam lima tahun ke depan, anggaran dana desa akan mencapai Rp329,8 triliun.(cnn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

UNDP Sebut Indek Pembangunan Manusia RI Era Jokowi Tinggi

Next Post

DPR Targetkan Revisi UU Minerba Kelar Agustus 2020

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

DPR Targetkan Revisi UU Minerba Kelar Agustus 2020

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In