[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id-Sekitar 1.000 kapal asing diduga melewati Natuna per hari. Diketahui, masalah Natuna kembali memanas setelah sejumlah kapal China melintasi laut tersebut dan mengklaim bahwa itu bagian dari Laut China Selatan.
Data 1.000 kapal asing itu diperoleh melalui pemantauan Sistem Monitoring Skylight. Ini merupakan pemantauan dengan teknologi penginderaan jarak jauh, SAR, dan optikal. Sistem tersebut mampu mengidentifikasi kapal-kapal secara langsung dan 
platform yang dapat memperkirakan tindakan pelanggaran hukum sekaligus.
Berdasarkan data pemantauan sampel yang diperoleh CNNIndonesia.com, terlihat jumlah kapal asing bisa mencapai 1.647 kapal per hari pada April 2019. Sementara di bulan-bulan lain cenderung menurun, misalnya 810 kapal di Mei, 580 kapal di Juni, dan 768 kapal di Juli.
Dari data juga ditemukan ada kapal-kapal asing yang berada dalam kondisi dark vessel atau tidak menyalakan Sistem Pelacakan Kapal Otomatis (Automatic Identification System), namun berada di sekitar perairan Natuna.
Tercatat, jumlahnya sebanyak 1.533 kapal di April, 767 kapal di Mei, 505 kapal di Juni, dan 680 kapal di Juli pada periode yang sama.
Ketika dikonfirmasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan jumlah kapal asing cenderung tinggi di suatu waktu karena faktor dukungan cuaca.
Misalnya, ketika cuaca memungkinkan kapal asing melaut tentu mereka akan berbondong-bondong memasuki kawasan perairan Natuna.
“Mungkin berhubungan dengan iklim, jadi masih dipelajari datanya. Tapi setidaknya dengan data ini bisa dipelajari pola musiman dan trennya untuk kebijakan ke depan,” ujar Purbaya.
Sayangnya, hasil pemantauan sampel kapal asing yang ada di perairan Natuna belum utuh sepanjang satu tahun penuh. “Tertingginya di April 2019 sampai 1.647 kapal,” kata dia.
Walaupun demikian, Purbaya menuturkan hasil monitoring AIS setidaknya sedikit banyak sudah bisa dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ke depan. Salah satu yang akan dilakukan, yaitu integrasi sistem data antara seluruh kementerian/lembaga yang memegang peranan dalam masalah kelautan.
Per Desember 2019 lalu, katanya, sudah ada langkah penandatanganan kesepakatan integrasi data antar delapan kementerian/lembaga. Ini terdiri dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, Badan SAR Nasional, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
Targetnya, integrasi data siap dilakukan pada paruh kedua tahun ini. “Pertengahan paruh pertama tahun ini kami akan rapat, selesaikan semuanya, lalu paruh kedua sudah jalan karena SOP-nya sudah siap antar kementerian/lembaga,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia mengatakan perlu beberapa kebijakan lain untuk menangani maraknya kapal-kapal asing di perairan Natuna. Misalnya, memperketat pengawasan oleh Bakamla dan penambahan sistem teknologi pemantauan.
Sayangnya, sambung dia, penguatan Bakamla tidak akan bisa dilakukan bila anggaran yang diberikan masih minim. Tahun ini misalnya, Bakamla hanya mendapat pagu anggaran dari APBN 2020 sebesar Rp400 miliar dari yang diajukan mencapai Rp5 triliun.
“Penguatan anggaran diperlukan, implementasi anggaran juga harus dibedakan, supaya jangan tercampur,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Indonesia akan membeli kapal jenis pelayaran samudera berukuran 138 meter-140 meter untuk menambah kekuatan patroli di perairan Natuna. Harapannya bisa menambah kekuatan Bakamla di Natuna. (cnn)
Discussion about this post