KeuanganNegara.id -Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet pada pekan ini. Reshuffle tersebut kemungkinan akan menambah jatah kursi dua partai politik pendukung utama pemerintah di kabinet untuk mengisi pos menteri yang kosong maupun yang diganti.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id, dua partai politik berpeluang mendapatkan tambahan kursi di kabinet, baik kursi menteri ataupun wakil menteri. “Dua partai itu adalah PDI Perjuangan dan Partai Golkar,” kata seorang sumber yang mengetahui proses tersebut, Sabtu (19/12).
Pertimbangannya adalah dua partai politik itu berperan besar mendukung agenda utama kebijakan Jokowi dan pemerintahannya dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, penyusunan dan pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober lalu. “Golkar berjasa besar mengegolkan UU itu di tengah berbagai kontroversi dan penolakan banyak,” katanya.
Kedua, suksesnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember lalu, baik dari sisi penyelenggaraan maupun hasilnya. “PDIP berperan besar memenangkan pilkada di banyak daerah, termasuk di Solo dan Medan,” ujar seorang politisi.
Karena itulah, Golkar dan PDIP berpeluang besar mendapat tambahan kursi menteri di kabinet Jokowi. Saat ini, Golkar memiliki tiga kader di kabinet, yaitu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.
Sedangkan PDIP memegang lima kursi menteri, yaitu Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri PPA Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun, Juliari kemudian mundur dari kabinet setelah menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial.
Kursi yang ditinggalkan Juliari kemungkinan akan diisi kembali oleh kader dari PDIP. Calon kuat Menteri Sosial yang baru adalah Tri Rismaharini, yang saat ini tinggal menghitung hari memegang jabatan Walikota Surabaya pasca-pilkada 9 Desember lalu. “Risma diajukan partai ke Presiden,” kata sumber tersebut.
Adapun, kursi Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Edhy Prabowo karena menjadi tersangka kasus korupsi ekspor benur, belum tentu akan diisi kembali oleh kader Partai Gerindra. Ada kemungkinan Gerindra mendapat jatah pengganti kursi menteri lain. Sedangkan Menteri Kelautan dikabarkan akan ditempati oleh Sakti Wahyu Trenggono, yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dan konfirmasi dari pihak Istana terkait kabar reshuffle tersebut dalam pekan ini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Juru Bicara Fadjroel Rachman, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian belum merespons telepon dan pesan singkat yang dikirimkan Katadata.co.id.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyatakan dirinya tak tahu menahu mengenai kabar wacana reshuffle ini. “Bisa dicek kepada Sekretaris Jenderal (PDIP) Hasto (Kristiyanto),” kata Hendrawan, Sabtu (19/12). Adapun Hasto hingga berita ditulis belum merespons pertanyaan Katadata.co.id soal pergantian anak buah Jokowi.
Sedangkan Partai Golkar menyerahkan keputusan kocok ulang ini kepada Presiden. Politisi partai beringin Golkar Maman Abdurrahman mengatakan mereka akan mendukung penuh apapun yang menjadi keputusan Jokowi.
“Fokus kami berdasarkan arahan Ketua Umum Bapak Airlangga adalah memberikan karya nyata dan legacy terbaik untuk bangsa Indonesia di era Pak Jokowi dengan optimal,” kata Maman.
Beberapa Menteri Diganti
Rencana reshuffle kabinet saat ini memang tidak sekadar untuk mengisi kekosongan dua kursi menteri. Hajatan tersebut juga terkait dengan hasil evaluasi kinerja para menteri setelah berjalan lebih dari satu tahun
Salah satu poin utama evaluasi adalah kinerja para menteri dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Terkait poin tersebut, tiga orang sumber Katadata.co.id menyebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kemungkinan akan diganti. “Calon yang disiapkan diharapkan bisa mempercepat penanganan pandemi, khususnya vaksinasi.”
Perombakan kabinet disebut-sebut juga menyasar pos lainnya. Kabar yang beredar di kalangan elite partai adalah Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. “Ada perubahan banyak menteri, baik diganti atau digeser ke pos menteri lain,” ujar sumber tersebut.
Kabar reshuffle kabinet sebenarnya sempat berhembus kencang pada pertengahan tahun ini. Saat berpidato membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni 2020, Jokowi menumpahkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah bawahannya. “Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres signifikan (dalam penanganan krisis akibat Covid-19). Tidak ada,” kata Jokowi dalam video sidang kabinet yang diunggah Sekretariat Presiden di akun Youtube, 28 Juni 2020.
Ada beberapa bidang yang disorot Presiden. Pertama, bidang kesehatan yang memiliki anggaran jumbo, namun penggunaan dananya masih minim. Kedua, bantuan sosial ke masyarakat yang tersendat.
Ketiga, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Presiden kemudian mendesak para menteri membuat langkah dan kebijakan luar biasa untuk mengatasi krisis saat ini. Bentuknya bisa berupa pembuatan aturan baru. “saya pertaruhkan reputasi politik saya. Langkah apapun akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat Indonesia,” katanya.(msn)
Discussion about this post