🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Kementerian Ketenagakerjaan berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di Kawasan Industri Batam. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada satu pun kawasan industri yang memiliki BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Nantinya, BLK Kota Batam akan difokuskan pada program pelatihan kerja yang dikhususkan pada jenis-jenis kejuruan yang dibutuhkan oleh industri-industri yang berada di sekitar kawasan Batam.

“Tentu saja, ketersediaan pelatihan kerja akan merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan industri di sekitar Batam serta disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerjanya,” kata Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2).

Budi menjelaskan, sumber daya manusia yang akan dihasilkan oleh BLK Kota Batam ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan industri, baik di wilayah Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan. Dia juga mengatakan, beberapa kejuruan yang akan direkomendasikan mulai dari las, teknik manufaktur, teknik listrik, logistik, teknologi informasi, komunikasi, otomotif, dan pariwisata.

Diharapkan, BLK Batam yang akan dibangun di atas lahan seluas 4,2 hektar ini dapat menjadi pusat tenaga kerja terampil di Kawasan Industri Kabil.Dengan begitu, BLK Batam juga dapat memenuhi tenaga kerja terampil di wilayah Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.

“Pembangunan BLK Kota Batam ini dapat memberi kontribusi yang sangat berarti terhadap penyediaan tenaga kerja terampil melalui pelaksanaan program pelatihan yang link and match dengan kebutuhan di daerah Batam,” terang Budi.

Walikota Batam Muhammad Rudi pun berharap agar pembangunan BLK di) Batam ini bisa cepat terwujud. “Semoga dengan adanya BLK di Kota Batam ini bisa melatih anak-anak muda dari Batam terutama dalam bidang IT,” kata Muhammad Rudi.

Saat ini terdapat 305 BLK di seluruh Indonesia dengan rincian 23 BLK UPTP milik Kemnaker dan sisanya BLK UPTD di bawah pengelolaan pemerintah daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Namun masih 18 Provinsi belum memiliki BLK UPTP.(msn)