Kemenhub soal Pemecatan Dirut Garuda: Plt Cuma 7 Hari

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id- Kementerian Perhubungan mengingatkan jabatan pelaksana tugas (Plt) yang diemban Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Fuad Rizal hanya berlaku tujuh hari.

Lebih dari tujuh hari, Kemenhub meminta pejabat definitif yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan dievaluasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

“Untuk sementara dapat menunjuk Plt dengan catatan hanya 7 hari. Berikutnya dirut definitif yang ditunjuk pemegang saham dilakukan update terhadap lampiran izin usaha angkutan udara, serta list of key person (ACL) kepada Kemenhub,” tutur Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana Banguningsih Pramesti.

Sekadar mengingatkan, Fuad ditunjuk sebagai Plt Dirut Garuda setelah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Ari Askhara, eks dirut, sebagai buntut kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Motor dan sepeda mahal tersebut diselundupkan lewat pesawat baru Garuda yang dibeli dari Prancis dalam penerbangan kembali ke Tanah Air. Ari terbang bersama jajaran direksi lain, kecuali Fuad.

Kendati maskapai BUMN ini dilanda kasus di jajaran direksinya, Kemenhub memastikan operasional Garuda Indonesia tidak akan terganggu. Garuda Indonesia dijamin tetap beroperasi dengan baik karena masih ada personel utama yang menangani operasional penerbangan.

“Operasional penerbangan maskapai Garuda Indonesia tidak akan terganggu. Apalagi, setelah ditunjuk Plt sebagai penanggung jawab yang mengkoordinasikan semua aspek, baik manajemen, operasi, teknik, dan keamanan,” imbuh Polana.

Sesuai aturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan CASR 121.59, ia melanjutkan wajib ada accountable person yang memegang kendali penuh terhadap organisasi yang berkaitan dengan fungsi operasi, teknik, keselamatan, dan pelayanan.

“Ditjen Hubud Kemenhub akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh badan usaha angkutan udara (BUAU) sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan,” tandasnya.(cnn)