KeuanganNegara.id– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan sertifikasi untuk 15.426 bidang lahan yang masuk dalam Barang Milik Negara (BMN) pada 2020.

Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menyebut sertifikasi bidang tanah BMN dibutuhkan karena merupakan bukti kepemilikan dan juga sebagai bentuk pengamanan hukum atas BMN.

Dari total target sertifikasi luas bidang tanah BMN sebanyak 99.793, Encep mengaku pemerintah baru berhasil menerbitkan sertifikat untuk 6.900 bidang pada 2019.

“Tahun 2019 targetnya 6.787 bidang, namun realisasinya tercapai 6.900 bidang. Tahun 2020 meningkat dua kali lipat menjadi 15.426 bidang,” kata Encep di Kantor DJKN, Jakarta.

Dengan demikian, total bidang tanah yang telah tersertifikasi mencapai 28.197 pada 2019. Dengan capaian tersebut, terhitung total bidang tanah yang belum tersertifikasi sebanyak 46.725.

Encep menegaskan pemerintah bakal berupaya untuk merealisasikan total sisa bidang tanah BMN itu dalam tiga tahun, yakni hingga 2022.

“Dalam rangka sertifikasi ini kami bekerjasama dengan (Kementerian) ATR BPN. Kami punya target dalam tiga tahun, seluruh BMN kita sertifikatkan. Sisanya 46.725 di seluruh Indonesia, akan kami sertifikatkan,” jelasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Kemenkeu bakal melakukan upaya seperti pembinaan dalam proses identifikasi, pendataan, verifikasi, dan pelaksanaan sertifikasi BMN pada Kementerian/Lembaga hingga 2022.

Tak hanya itu, upaya monitoring dan evaluasi juga akan dilakukan demi mempercepat pelaksanaan sertifikasi bidang tanah BMN.

Lebih lanjut, Encep menambahkan, pihaknya akan terus mematok target yang semakin tinggi tiap tahunnya hingga seluruh target sertifikasi tanah BMN dapat terealisasi.

“Target kita akan terus meningkat setiap tahunnya. Karena seiring dengan peningkatan ekonomi, kesadaran untuk mensertifikatkan asetnya tentu juga akan meningkatkan,” pungkasnya.(cnn)