Kemenkeu Tak Anggarkan Suntikan Modal untuk Jiwasraya

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id- Kementerian Keuangan tidak akan menganggarkan suntikan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero), meskipun perusahaan asuransi jiwa pelat merah itu kesulitan likuiditas.

Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata, pemerintah bersama Kementerian BUMN akan mencari cara selain Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Asuransi Jiwasraya.

“Kami, bersama Kementerian BUMN, melihat cara-cara lain. Nanti akan dijelaskan oleh Menteri BUMN dan wakil menterinya bagaimana mengatasi Jiwasraya. Seperti dibilang anggota DPR, ‘jangan setiap kali kita harus tambah modal kalau prospeknya belum jelas’,” ujarnya, di DPR.

Intinya, Isa melanjutkan persoalan Asuransi Jiwasraya tidak harus dengan PMN. Kalau pun dengan PMN, ia menegaskan manajemen harus memiliki prospek untuk mengatasi persoalan likuiditas seret. “Jangan istilahnya menggarami lautan.”

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengisyaratkan tidak ada suntikan modal untuk Asuransi Jiwasraya. Namun, ia menolak berkomentar lebih detail mengenai skema penyelamatan BUMN asuransi jiwa tersebut melalui suntikan modal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan seluruh penyelesaian masalah keuangan Asuransi Jiwasraya kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Saat ini, perseroan tengah terbelit persoalan pembayaran klaim yang menumpuk.

Jokowi mengatakan Erick sudah pernah melaporkan berbagai masalah Jiwasraya kepadanya dan langkah-langkah penyelamatan yang sekiranya bisa dilakukan. “Saya kira akan diselesaikan oleh Menteri BUMN, saya sudah diberitahu step-nya ini, ini, oke silakan,” ucap Jokowi.

Masalah keuangan Jiwasraya bermula ketika perseroan menunda pembayaran klaim produk saving plan yang dijual melalui tujuh bank mitra (bancassurance) senilai Rp802 miliar per Oktober 2018.

Di tengah penyelesaian kasus Jiwasraya, Kementerian BUMN justru melaporkan indikasi kecurangan dalam tubuh Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Pasalnya, Kementerian BUMN mengetahui sejumlah aset perusahaan yang diinvestasikan secara tidak hati-hati (prudent).(cnn)