Dengan mempertimbangkan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan dalam penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern, BPK memberikan opini atas LK BUN, LK BA 015, dan LK IIFD yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ketiganya diserahterimakan secara langsung kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dari Anggota II BPK, Pius Lustrilanang, di Aula Nagara Dana Rakca pada Senin (27/07) siang.

Memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dijadikan sebagai semangat Kemenkeu untuk terus melakukan perbaikan atas pengelolaan keuangan negara.

“Kementerian Keuangan akan terus bekerja keras untuk menjamin terlaksananya praktik tata kelola yang baik. Kementerian Keuangan juga berkomitmen untuk menyelesaikan setiap temuan dan rekomendasi BPK, serta berupaya untuk terus meningkatkan kualitas LK BA 015 dan LKBUN,” kata Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan dukungan pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK. Kementerian Keuangan akan selalu menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan guna mencapai kesamaan tujuan yaitu mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Menkeu mengungkapkan apresiasi untuk komunikasi yang konstruktif, profesionalitas, dan sikap independensi BPK selama proses pemeriksaan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK atas hubungan kerja yang baik selama proses pemeriksaan LK BA 015 dan LKBUN Tahun 2019,” tutup Menkeu. (kemenkeu)