KeuanganNegara.id -Kementerian BUMN diminta mengawasi kinerja PT Garuda Indonesia dalam menyusun skenario restrukturisasi bisnis secara menyeluruh. Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, mengatakan manajemen bisnis Garuda Indonesia harus ditata ulang untuk menyelesaikan beban besar dari utang dan dampak pandemi covid-19.
“Persoalan Garuda sudah going concern, mereka membakar uang sebulan sekitar USD40 juta,” kata Deddy, dalam keterangan tertulis.
Bagian terbesar pengeluaran rutin Garuda Indonesia, kata Deddy, adalah kewajiban pada sewa pesawat. Deddy menuturkan, manajemen Garuda Indonesia harusnya bisa memanfaatkan masa krisis akibat pandemi ini untuk negosiasi ulang dengan para lessor.
“Proses renegosiasi itu harus dilihat dari kepentingan Garuda sebagai korporasi. Perlu diingat bahwa urusan sewa menyewa pesawat ini adalah sumber utama inefisiensi di Garuda,” tambah Deddy.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu khawatir ada oknum di internal Garuda yang saat ini mencoba mengintervensi proses renegosiasi. Menurut Deddy, aneh jika ada komisaris mencampuri pelaksanaan teknis yang bukan menjadi urusannya. Dalam masalah ini, Kementerian BUMN harus mendalami dan memanggil jika terbukti ada oknum direksi yang mencampuri urusan teknis di luar kewenangannya.
“Kementerian BUMN harus memberikan dukungan politik dan kebijakan pada jajaran Direksi Garuda agar jangan sampai ada petualang yang justru akan merugikan Garuda,” ujar Deddy.
“Kementerian harus segera memanggil jajaran Direksi agar isu ini tidak berkembang karena berpotensi merugikan Garuda,” kata Deddy.(msn)
Discussion about this post