KeuanganNegara.id -Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapatkan amanat langsung dari Presiden RI Joko Widodo untuk memfasilitasi investor menyelesaikan hambatan dalam merealisasikan rencana investasinya di daerah.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Investasi melakukan strategi jemput bola dengan mendatangi langsung para pelaku usaha baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk berdiskusi terkait kendala investasi yang dihadapi.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Imam Soejoedi menemui langsung para pelaku usaha di Provinsi NTT (22/5) yang menghadapi berbagai kendala investasi. Dalam pertemuan tersebut, beberapa hambatan yang teridentifikasi antara lain terkait infrastruktur, tumpang tindih perizinan, pembebasan lahan, dan kebijakan sektoral.
Kementerian Investasi akan terus berkomitmen membantu investor menyelesaikan permasalahannya yang tentunya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah saat implementasinya nanti.
Imam menjelaskan bahwa selain memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor, Kementerian Investasi juga berkomitmen dalam merealisasikan investasi pelaku usaha PMA dan PMDN yang dalam tahap minat investasi maupun yang telah mendapatkan perizinan. Hal lain yang juga menjadi prioritas Kementerian Investasi adalah mendorong percepatan usaha yang menghasilkan devisa dan penciptaan lapangan kerja, mempercepat kolaborasi antara pengusaha dengan UMKM.
“Kami akan bantu maksimal, namun pengusaha harus mampu mendorong perekonomian lokal dan regional. Pelaku usaha harus memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada pelaku usaha dimana proyek tersebut berada untuk bisa berkolaborasi, berkembang dan sukses bersama,” ujar Imam dalam keterangannya, Minggu (23/5).
Imam mengindikasikan dulunya banyak investor asing masuk ke daerah, kurang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha di daerah lokasi proyek. “Dari mulai sektor engineering, konstruksi, sub kontraktor, supply chain, sampai dengan catering-nya diberikan kepada anak perusahaan atau pemegang sahamnya dari negara tersebut. Jadi yang mendapatkan pekerjaan hanya perusahaan itu-itu saja,” tambah Imam.
Untuk itu, pemerintah mendorong kolaborasi investor dengan pengusaha dan UMKM lokal agar terjadi perputaran uang di daerah tersebut. Tentunya pengusaha daerah yang profesional dan memiliki kapasitas serta kapabilitas baik.
Dalam diskusi tersebut, hadir secara langsung perwakilan dari enam pelaku usaha di Provinsi NTT antara lain PT Bayu Alam Sejahtera, PT Muria Sumba Manis, PT Inti Daya Kencana, PT Semen Timor, P. Gulf Mangan Grup, dan PT Pembangunan Sehat Sejahtera.
Discussion about this post