🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Komisi IV DPR telah menolak rencana impor beras sebesar 1 juta ton lantaran produksi beras hingga Mei yang dianggap surplus. Hal ini disampaikan dalam kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis (18/3).

Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun menyebut bahwa ini merupakan salah satu proses check dan balance yang dilakukan oleh Komisi IV DPR. Meski begitu, Lutfi menyebut rencana impor ini merupakan salah satu tugas pemerintah dalam menyusun berbagai kemungkinan yang ada.

“Tugas pemerintah itu adalah mengambil skenario yang tidak pernah terpikirkan, baik atau buruk. Kalau baik, kita tidak ada masalah, seperti di 2019, dan 2020 santai-santai saja, tapi kalau ada apa-apa tahun ini, ini menjadi masalah,” ujar Lutfi dalam konferensi pers, Jumat (19/3).

Menurut Lutfi , dia juga bertugas menganalisa ketersediaan pasokan beras nasional serta melihat seperti apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depannya. Menurutnya, kebijakan impor tidak perlu diambil bila situasi dianggap baik.

Lebih lanjut, Lutfi menuturkan, dirinya tidak bisa mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh melakukan impor. Pasalnya, bila pemerintah mengatakan hal tersebut, maka ini akan berdampak buruk pada pasar internasional. Menurutnya, bila pasar dunia melihat Indonesia tidak memiliki beras, maka harga bisa saja naik.

Untuk itu, pihaknya melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan negara lain untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki sumber yang banyak. Di saat bersamaan, dia memastikan tidak akan ada pedagang atau spekulan yang bisa memainkan harga di pasar nasional.

“Pada saat bersamaan saya juga mengatakan kepada spekulan, atau pedagang yang bisa menjadi spekulan, jangan bermain-main dengan pemerintah. Anda tidak bisa memainkan, karena kalau Anda macam-macam saya bisa guyur dengan stok yang tidak ada di pasar Indonesia. Ini adalah mekanisme pemerintah yang harus saya pertahankan,” katanya.