Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

KPPU Mengeluh Karena Anggaran Dikurangi

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2019-12-11
inNasional
Reading Time: 2 mins read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluhkan penurunan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada 2020. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, lembaga itu diberikan jatah sebesar Rp130,88 miliar.

Juru Bicara KPPU Guntur Saragih mengatakan angkanya lebih kecil dibandingkan dengan alokasi 2018 yang sebesar Rp134,79 miliar dan 2019 sebesar Rp136,63 miliar. Padahal, pihaknya membutuhkan alokasi lebih besar untuk proses penelitian, penyelidikan, dan persidangan.

“Anggaran dibutuhkan demi mendukung hak-hak terlapor, kami banyak melakukan persidangan juga dan tidak hanya di Jakarta,” ucap Guntur.

Ia bilang beberapa persidangan digelar di beberapa di daerah. KPPU sejauh ini memiliki enam kantor wilayah (kanwil) di daerah yang mengusut sejumlah perkara.

“Perkara-perkara yang diselidiki ada di masing-masing kanwil,” imbuhnya.

Penurunan anggaran ini, lanjut Guntur, berpotensi mengurangi jumlah sumber daya manusia (SDM) di KPPU. Masalahnya, gaji pegawai juga akan ikut berdampak ke depannya.

“Kompensasi yang diberikan sudah mulai tidak sebanding dengan aparatur sipil negara (ASN),” jelas Guntur.

Kendati begitu, Guntur menyatakan KPPU tetap berupaya menelisik seluruh kasus terkait persaingan usaha tidak sehat. Hal itu berlaku bagi kasus yang berawal dari inisiatif KPPU dan laporan dari pihak eksternal.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean memaparkan pihaknya mendapatkan 151 laporan indikasi persaingan usaha tidak sehat sepanjang 2019. Angkanya naik dibandingkan tahun lalu sebanyak 132 laporan.

“Jadi ada kenaikan. Lalu kalau yang penelitian inisiatif ada 47, naik juga dibandingkan 2018 yang sebanyak 38. Di KPPU kan sumber perkara itu ada inisiatif dan ada yang dari laporan,” ungkap Gopprera.

Kemudian, dari total laporan itu, ia menyebut pihaknya melakukan penyelidikan terhadap 71 kasus pada tahun ini. Jumlahnya juga naik dari 2018 sebanyak 67 kasus.

Gopprera menyatakan beberapa kasus juga sudah naik ke tahap persidangan. Salah satu contohnya dugaan kartel tiket yang dilakukan oleh sejumlah maskapai, seperti Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, Lion Air, Sriwijaya Air, Batik Air, Wings Air, dan Nam Air.(cnn)

Previous Post

OJK dan Pemerintah Siapkan Jurus Baru Selamatkan Jiwasraya

Next Post

Tanggapi Soal Avtur, Luhut Ajak Swasta Masuk Indonesia Timur

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Tanggapi Soal Avtur, Luhut Ajak Swasta Masuk Indonesia Timur

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In