[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id -Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendapatkan anggaran Rp 2,93 triliun untuk tahun 2021. Asal tahu saja, anggaran ini turun dari alokasi anggaran yang sebelumnya sebesar Rp 3,02 triliun.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, ada penghematan dan hal ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021.
“Kemendag diminta untuk melakukan penghematan atau refocusing anggaran hingga Rp 91,57 miliar, maka alokasi anggaran untuk Kemendag di tahun 2021 menjadi Rp 2,93 triliun,” jelas Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (3/2).
Dia pun merinci, besaran anggaran yang dihemat dari masing-masing unit eselon 1 Kemendag.
Untuk Sekretariat Jenderal mengalami refocusing dan realokasi sebesar Rp 10 miliar, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp 25 miliar, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Rp 9 miliar, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional Rp 7,5 miliar.
Lalu, anggaran inspektorat Jenderal mengalami refocusing dan realokasi sebesar Rp 3,5 miliar, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional sebesar Rp 8,5 miliar, Bappebti sebesar Rp 5 miliar, BPPP sebesar Rp 3 miliar dan Ditjen PKTN sebesar Rp 10 miliar.
Lutfi menambahkan, berbagai sasaran strategis Kemendag di 2021. Salah satu sasaran tersebut adalah meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, di mana neraca perdagangan barang ditargetkan sekitar US$ 1 miliar, ekspor non migas tumbuh 6,3%, dan ada 25 PT/FTA/CEPA yang disepakati.
Lalu, untuk mewujudkan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan, Kemendag menargetkan inflasi pangan yang bergejolak sebesar 3,2% plus minus 1%.
Sasaran berikutnya mengoptimalkan peranan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas dimana ditargetkan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi tumbuh sebesar 8%.
Lalu ada pula sasaran meningkatnya kinerja Kemendag yang bersih, akuntabel dan profesional.
“Ini dihitung dari opini BPK terhadap laporan keuangan yaitu menjadi WTP,” pungkas Lutfi.(msn)
Discussion about this post