🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, percepatan digitalisasi bakal dilakukan di 542 daerah otonom di Indonesia.

Percepatan daerah ini berada dalam wadah Satuan Tugas Percepatan dan Peluncuran Digitalisasi Daerah (P2DD), yang bakal diketuai oleh kepada daerah masing-masing.

“Saat ini sudah ada 110 (daerah otonom) dari 542 (daerah) yang inisiatif dalam pembentukan P2DD. Diharapkan seluruh daerah bisa mengikuti yang 110 (daerah),” ucap Airlangga dalam Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia secara virtual, Senin (5/4/2021).

Airlangga menyebut, pemerintah berupaya mengimplementasi ekonomi digital di daerah yang bertujuan agar elektronifikasi transaksi pememerintah daerah dapat dilakukan menyeluruh di seluruh Indonesia.

Pembentukan P2DD menyusul Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Peluncuran Digitalisasi Daerah.

Airlangga mengatakan, pembentukan P2DD merupakan salah satu transformasi struktural yang memanfaatkan momentum disrupsi teknologi saat pandemi Covid-19.

“Ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan bisa dipacu lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar dia.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, kerangka strategi nasional ekonomi digital telah melalui diskusi panjang dengan berbagai Kementerian/lembaga (K/L).

Kerangka disusun dengan memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan kebijakan antar otoritas, serta kebutuhan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.

“Untuk mendukung implementasi strategi lintas sektor ini, ada beberapa action plan yang disiapkan, terkait dengan inisiatif maupun program pemerintah yang dapat diterapkan pada jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang,” ucap Airlangga.

Setidaknya, ada 4 pilar yang dipetakan sesuai prioritas nasional dan program unggulan pemerintah. Pilar pertama berfokus pada pengembangan SDM khususnya talenta digital, yang memiliki keterampilan dalam sains dan teknologi.

Kedua, berfokus pada infrastruktur digital dan infastruktur fisik yang kuat, yang dibutuhkan untuk meningkatkan arus ekonomi, serta menciptakan peluang kerja di kedua sektor tersebut.

Kemudian yang ketiga, penyederhaan berbagai birokrasi melalui kebijakan aturan dan standar yang mendukung dan mengurangi hambatan-hambatan inovasi.

Selanjutnya pilar keempat adalah riset dan inovasi digital untuk menghasilkan nilai tambah industri, dan mengurangi ketergantungan SDA, serta mendorong transformasi ekonomi.

“Kerangka strategi ekon digital ini menyangkut beberapa hal yang lintas sektoral yaitu digitalisasi sektor bisnis dan industri, berbagai macam peluang dan pengembangan untuk mendorong konektivitas digital, yang tentu saja dimanfaatkan secara setara oleh seluruh stakeholder,” pungkas Airlangga.