KeuanganNegara.id -Pemerintah sudah menganggarkan dana pinjaman pemulihan ekonomi daerah sebesar Rp 10 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Pun bersumber dari PT SMi dialokasikan sebesar Rp 5 triliun.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, nominal tersebut masih terlalu kecil. Dengan melihat pendapatan daerah yang masih belum pulih dari dampak pandemi.
“Apalagi mudik yang biasanya bisa membantu ekonomi daerah bakal ditiadakan di tahun ini. Idealnya pinjaman untuk pemulihan ekonomi daerah dianggarkan Rp 20 triliun sampai Rp 25 triliun,” ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (4/4).
Nominal yang disarankan tersebut, memang lebih besar dari realisasi pinjaman pemerintah daerah pada tahun 2020 yang sebesar Rp 19 triliun. Karena memang Bhima memandang, alokasi pinjaman terhadap pemda pada tahun lalu efektif.
Efektivitas ini terutama untuk program-program yang langsung bersentuhan pada daya beli masyarakat menengah ke bawah. Pun untuk mendukung aparatur sipil negara untuk mendapatkan haknya selama pandemi sehingga bisa mendorong konsumsi masyarakat di tahun lalu.
Selain menaikkan nominal, Bhima juga mengimbau pemerintah bisa memberikan pinjaman pemulihan daerah yang paling terdampak Covid-19. Khususnya, daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai penggerak ekonominya.
Kemudian, pinjaman juga bisa diberikan untuk daerah dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang banyak. Apalagi, UMKM ini juga menjadi salah satu tulang punggung perekonomian.
Di satu sisi, kepada pemerintah daerah Bhima mengimbau untuk segera mengeksekusi pinjaman yang sudah diterima sehingga tidak menumpuk realisasi di akhir tahun. Pemerintah daerah juga perlu transparan dalam menggunakan anggarannya.
“Mungkin realisasi yang lambat ini jadi evaluasi pemerintah untuk mengurangi anggaran. Pemerintah punya kategori. Jadi, memang perlu ada skala prioritas bagi pemerintah pusat maupun daerah,” tandasnya.
Discussion about this post