🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro, melakukan sejumlah modifikasi Prioritas Riset Nasional 2020-2024 yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penyebabnya, pandemi Covid-19.

“Fokus bidang yang ditetapkan PRN tetap jalan, hanya kami juga memberi perhatian khusus pada wabah Covid-19 ini,” ujar Bambang.

Bambang menuturkan, Prioritas Riset Nasional 2020-2024 awalnya berfokus pada sembilan bidang. Termasuk di dalamnya empat inovasi superprioritas: pesawat amfibi N219, industri garam terintegrasi dari hulu sampai hilir, katalis Merah Putih untuk mendukung bahan bakar nabati, drone tempur Elang Hitam.

Bambang memastikan status keempatnya tak berubah dan dijanjikannya tetap dikerjakan tepat waktu sesuai yang direncanakan. Modifikasi yang dilakukan, dia menerangkan, adalah menambahkan penanganan wabah Covid-19 ke daftar prioritas yang ada.

Agenda tambahan yang dimaksud meliputi pengembangan ventilator, rapid dan PCR test kit, mobile laboratorium, juga vaksin Covid-19. “Kami melihat soal vaksin ini bukan masalah satu-dua tahun tapi bertahun-tahun karena kita belum tahu sejauh mana daya tahan tubuh kita dari virus,” ujarnya.

Jadi, ujar Bambang, ada kemungkinan arah pengembangannya adalah untuk keperluan revaksinasi atau booster di kemudian hari. “Mesti paralel,” ujar Bambang.

Itu sebabnya, selain tim Prioritas Riset Nasional yang sudah ditentukan, Bambang mengungkapkan, kini juga sudah terbentuk konsorsium riset dan inovasi. Konsorsium diisi lembaga penelitian, perguruan tinggi, dunia usaha dan BUMN, dan kementerian yang bertindak sebagai regulator, yang fokus pada penanganan Covid-19.

Hasil dari konsorsium Covid-19 diharapkannya akan memperkuat tim Prioritas Riset Nasional bidang kesehatan. Ide yang diusung dalam bidang kesehatan PRN adalah melahirkan obat modern asli Indonesia atau fitofarmaka.

“Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada obat impor,” kata penerima penghargaan Anugerah Mahaputra Adipradana dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena jasanya ketika menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Periode 2016-2019 tersebut.(msn)