Pasca Pandemi, Perlu Gagasan Baru untuk Menjaga dan Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Penanganan saat ini, dilakukan dari sisi kesehatan dan sisi ekonomi dengan PEN yang telah dijalankan sejak 2020 lalu. Pada tahun 2021 ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp699,43 triliun untuk membiayai Program PEN dengan fokus pada kesehatan, program perlindungan sosial, dukungan UMKM dan padat karya/prioritas lainnya. Hingga 18 Juni 2021, realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4% dari total anggaran.

“Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan proses realisasi PEN dapat terus diakselerasi menyesuaikan situasi pandemi yang dinamis. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat pemanfaatan anggaran, baik regular maupun melalui Program PEN,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar Asian Development Bank (ADB) berjudul “Sustainable Post Pandemic Recovery”, di Jakarta, Kamis (24/06).

Untuk membantu kalangan pelaku usaha khususnya UMKM, pemerintah telah memberikan relaksasi pembayaran pinjaman, subsidi bunga melalui Kredit Usaha rakyat (KUR), bantuan modal kerja maupun mendorong pembelian barang dan jasa produksi dalam negeri serta produk UMKM.

Dikutip dari situs Kemenko Perekonomian, pemerintah juga tetap membangun infrastruktur untuk mendukung konektivitas logistik yang kompetitif dan mengundang investasi. Pemerintah telah menetapkan 201 proyek infrastruktur dan 10 program pembangunan sektor sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total nilai investasi sekitar Rp4.817 triliun. Diharapkan proyek dan program tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan dan distribusi ekonomi secara nasional dan Indonesia dapat keluar dari middle income trap.

“PSN juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi serta mengefisienkan biaya produksi dan logistik, sehingga produk Indonesia dapat bersaing lebih baik di pasar internasional,” kata Menko.

Dalam membangun infrastruktur, pemerintah juga berusaha agar pembangunan selaras terhadap lingkungan, sehingga pembangunan dapat sejalan dengan target-target dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Kebijakan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

“Kami juga melihat perkembangan teknologi digital telah memungkinkan terbangunnya infrastruktur cerdas, jadi dapat mengoptimalkan manfaat infrastruktur yang telah maupun sedang dibangun. Penggunaan teknologi digital juga telah terbukti bisa mengefektifkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, yang pada akhirnya bisa menurunkan biaya operasional penyediaan infrastruktur,” tutup Menko.

Perekonomian Indonesia diperkirakan akan mulai pulih di 2021 dan tumbuh pada kisaran 4,5%-5,3% per akhir tahun nanti. Konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, serta didukung perbaikan struktur ekonomi dengan UU Cipta Kerja, serta kebijakan penanganan pandemi dan program vaksinasi.