KeuanganNegara.id -Pemerintah didesak memperbaiki infrastruktur distribusi pangan selama pandemi Covid-19. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai, upaya ini penting untuk memperkuat distribusi pangan di tengah ancaman disrupsi sektor logistik selama pandemi corona.
Pentingnya penguatan jaringan logistik ini dia contohkan dalam kasus pengiriman jeruk. Mengutip dari Profesor Hal Hil, menurutnya lebih murah mengirim jeruk dari Tiongkok ke Jakarta dibandingkan dari Medan dan Pontianak.
Studi Bank Dunia pun menyebut, jarak suatu daerah dapat menjelaskan 70% dari perbedaan harga pangan. “Ini menunjukkan situasi logistik Indonesia masih sangat kurang, apalagi di Indonesia Timur,” kata Felippa seperti dikutip dari keterangan yang diterima.
Kesullitan akses logistik dikhawatirkan akan menyebabkan defisit pangan di banyak provinsi selama pandemi Covid-19. Padahal, stok pangan secara nasional masih surplus.
Data Badan Ketahanan Pangan (BKP) mencatat, pada April 2020 terjadi defisit ketersediaan beras sebesar 10-25% dari kebutuhan di Maluku dan Kalimantan Utara. Sedangkan defisit ketersediaan beras lebih dari 25% kebutuhan terjadi di Riau, Kepualauan Riau, Bangka Belitung, dan Maluku Utara. Adapun, stok beras nasional pada April surplus 6,35 juta ton.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pangan era pemerintahan Presiden Joko Widodo menurutnya masih fokus pada Pulau Jawa dan Sumatera. Menurut data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 62,3% dari 245 proyek infrastruktur direncanakan berada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara lebih merata untuk menghubungkan pulau-pulau Indonesia. Selain itu, infrastruktur logistik pangan seperti fasilitas pendingin dan fasilitas pengolahan juga perlu mendapat perhatian ekstra,
“Fasilitas logistik pangan yang memadai dapat mengurangi biaya distribusi serta mencegah makanan terbuang sia-sia,” ujar dia.
Ia pun menilai, pembangunan infrastruktur bukan hal yang mudah dan memakan biaya. Namun banyak opsi pembiayaan bekerjasama dengan pihak swasta yang dapat dipertimbangkan pemerintah.(msn)
Discussion about this post