Pemkot Yogyakarta Minta Kembalikan Jamkesda, Evaluasi BPJS

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengusulkan pemerintah pusat untuk mengembalikan skema pelayanan kesehatan masyarakat daerah melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sebab, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dinilai tidak lebih baik dari Jamkesda.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengungkapkan Pemkot Yogykarta bersama Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), sudah menyampaikan rekomendasi ke pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali Jamkesda.

Menurut dia, Jamkesda mempermudah penyelenggaraan pelayanan kesehatan warga dan membuat pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan kesehatan warga di wilayahnya.

Sementara, berdasarkan hasil evaluasi Pemkot Yogyakarta dan Apeksi, kata Heroe, BPJS Kesehatan tidak lebih baik dari Jamkesda. Bahkan, menuai banyak kritik dari rumah sakit, dokter, hingga pasien. “Banyak pihak menyampaikan pelayanan yang diberikan (BPJS Kesehatan) justru tidak maksimal,” ujarnya.

Peningkatan kebutuhan dana untuk membayar iuran BPJS Kesehatan tersebut semakin memberatkan beban anggaran dalam APBD.Tak hanya itu, ia melanjutkan kewajiban pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran iuran BPJS Kesehatan melalui APBD juga semakin besar. Ia menyebut, beberapa daerah bahkan mengalokasikan kenaikan anggaran 100-200 persen untuk membayar iuran peserta.

“Di Yogyakarta, alokasi anggaran untuk pembayaran BPJS Kesehatan mengalami kenaikan lebih dari 100 persen,” kata Heroe.

Alokasi anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan warga dalam APBD Kota Yogyakarta 2020 sekitar Rp52 miliar, hampir dua kali lipat dari anggaran dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pembiayaan jamkesda yang sekitar Rp27 miliar.

Alokasi anggaran BPJS Kesehatan tersebut, sambung dia, harus dibayarkan secara rutin baik warga mengalami sakit atau tidak. “Sedangkan untuk Jamkesda hanya dibayarkan jika ada warga yang mengakses pelayanan kesehatan,” jelasnya.

“Kami juga sudah berkomunikasi dengan legislatif untuk mengkaji berbagai alternatif lain yang tidak merepotkan dari segi pelayanan medis dan penyerapan anggaran,” terang Heroe.

Ia menambahkan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan tahun ini sangat penting untuk menentukan kebijakan jaminan kesehatan pada masa yang akan datang.

“Kami akan lihat bagaimana kemampuan masyarakat dalam mengikuti BPJS dan bagaimana pelayanannya. Apakah semakin baik atau tidak,” tandasnya.(cnn)