🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan meminta pemerintah memasukkan perspektif ekonomi lingkungan dalam penyusunan program pemulihan ekonominasional atau PEN 2021. Kebijakan tersebut, selain dapat mendukung keberlangsungan lingkungan hidup, juga akan meningkatkan kualitas serapan anggaran.

“Jadi anggaran PEN bukan hanya yang terserap berapa, tapi ke depan kualitas serapannya seperti apa,” ujar Misbah dalam Dialog Ekonomi Hijau bersama Tempo, Rabu, 16 Desember 2020.

Misbah mencontohkan anggaran Rp 87,55 triliun yang dipakai untuk sektor kesehatan. Ia mengatakan pemerintah sebaiknya dapat memasukkan pos pengolahan alat perlindungan diri agar tidak hanya menjadi sampah.

Contoh lain, untuk bantuan sosial sembako, Misbah berpandangan pemerintah semestinya dapat mengganti beras standar dengan beras organik. Ketimbang menggandeng vendor korporasi besar, program pemberian bantuan beras organik bisa mengajak petani ikut terlibat dalam kerja sama pengadaan program tersebut.

Begitu juga dengan produk-produk kemaritiman. Misbah berujar, pemerintah bisa memasukkan produk-produk hasil laut sebagai komponen bantuan sosial kepada masyarakat. Dengan begitu, kata Misbah, pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan dalam kondisi mendesak akan berdampak lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

“Jadi ini tentang bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap petani dan nelayan serta bagaimana item bansos diambil dari produk lokal,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan program PEN dan upaya untuk melindungi lingkungan bisa berjalan seiring. Ia memberikan contoh, pemerintah bisa mendorong pengembangan mobil listrik pada 2021 sebagai salah satu pengungkit perekonomian.

Apalagi, saat ini Indonesia kesohor sebagai negara penghasil nikel yang merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik. “Kalau saya lihat dari sisi tren investasi masuk selama pandemi, ada yang masuk dari sisi manufaktur yang berkaitan dengan hilirisasi nikel,” ujarnya.

Menurut Faisal, pemerintah bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan industri dari hulu ke hilir. Dengan demikian, efek perekonomian yang dihasilkan akan lebih besar.(msn)