KeuanganNegara.id -Rencana pelepasan saham milik Pemprov DKI pada PT Delta Djakarta masih tersendat karena belum mendapat restu dari Ketua DPRD DKI Jakarta.
Pengamat kebijakan publik, Tony Rasyid, menyampaikan kritik keras kepada Ketua DPRD DKI yang hingga kini masih belum memberikan restu kepada Pemprov DKI.
“Ada ungkapan yang menurut saya ironis. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Fraksi Golkar. Ketua DPRD bilang bahwa ‘selama ketuanya saya, maka tidak akan terjual’, seolah-olah aspirasi seluruh anggota DPRD ada di ketua dewan. Itu juga seolah-olah aspirasi seluruh warga DKI juga ada di ketua,” kata Tony dalam diskusi secara virtual, Rabu (10/3).
Tony mengatakan, pernyataan Ketua DPRD DKI seolah-olah telah melakukan survei sehingga bisa membuat keputusan yang merepresentasikan keinginan dan aspirasi masyarakat.
“Itu sesungguhnya adalah kalimat pribadi atau hanya mewakili saksinya? Atau mewakili siapa? Ini menurut saya poin penting yang yang harus diperhatikan,” tuturnya.
Tony menyarankan Pemprov DKI dan DPRD DKI mengadu data kajian dan mendiskusikan hasilnya demi mencapai kesepakatan bersama mengenai rencana pelepasan saham ini.
“Katakanlah melakukan adu data kajian dan mentok; masing-masing punya data yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu dilakukan komunikasi dan masih mentok. Kalau begitu kembalikan ke rakyat, dengar aspirasi rakyat. Gubernur dan DPRD itu dipilih oleh rakyat. Mesti buat kebijakan atau aturan sesuai aspirasi rakyat,” jelas Tony.
Lebih lanjut, Tony mempertanyakan komunikasi Pemprov DKI dan DPRD DKI. Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI telah mengajukan rencana pelepasan saham di PT Delta Djakarta sejak Mei 2018, Januari 2019, Mei 2020, dan Maret 2021.
Namun, Ketua DPRD DKI tetap menolak dengan salah satu alasannya adalah kepemilikan saham tersebut tidak merugikan DKI Jakarta secara ekonomi.
“Pemprov dan DPRD DKI itu komunikasinya ributnya di media. Kenapa tidak ketemu, mengobrol terus menerus hingga akhirnya capai final. Satu lempar, lalu yang satu sahut di media, satu lagi menyahut di media, begitu terus menerus. Sudah dari 2018 sampai sekarang itu ributnya di media. Apakah komunikasi antara Pemprov dan DPRD DKI itu selama ini buruk?” tanyanya.
Tony menegaskan tidak boleh ada penolakan atau persetujuan soal pelepasan saham di PT Delta Djakarta sebelum pembahasan di DPRD DKI. Menurutnya, ini merupakan mekanisme yang demokratis, fair, dan wajar.
“Ini saatnya DPRD DKI menunjukkan diri sebagai wakil rakyat,” tutup Tony.
Discussion about this post