Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

Pengamat Pertanyakan Pengawasan OJK Terhadap Jiwasraya

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2019-12-23
inNasional
Reading Time: 3min read
AA
0
Anak Usaha Jiwasraya Berisiko, BUMN Harus Siap Rugi
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id-Pengamat asuransi mempertanyakan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT Asuransi Jiwasraya. Apalagi, persoalan keuangan yang mendera perusahaan asuransi pelat merah itu telah terjadi bertahun-tahun.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya. Hal itu diduga menjadi biang kerok defisit anggaran perusahaan.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan beberapa waktu lalu, perusahaan menempatkan 22,4 persen saham sebesar Rp5,7 triliun dari aset finansial. Sebanyak 95 persen dari Rp5,7 triliun itu ditempatkan pada perusahaan dengan kinerja buruk. Sisanya pada perusahaan dengan kinerja baik.

Kemudian juga ditemukan penempatan 59,1 persen reksa dana senilai Rp14,9 triliun dari aset finansial. Sebanyak 98 persen dari Rp14,9 T itu dikelola manager investasi berkinerja buruk dan sisanya berkinerja baik.

Selain pihak internal, pengawasan juga dilakukan oleh pihak eksternal. Dalam hal ini, auditor eksternal dan unit pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Pada Oktober 2018 lalu, perseroan meminta penundaan pembayaran klaim polis jatuh tempo produk asuransi tabungan berencana (saving plan) sebesar Rp802 miliar akibat tekanan likuiditas. Tak hanya gagal membayar klaim sejumlah nasabah yang jatuh tempo, Kejagung juga menyebut perseroan berpotensi merugikan keuangan negara Rp13,7 triliun per Agustus 2019.

Pengamat Asuransi Herris Simanjuntak menilai apabila pengawasan berjalan dengan benar, persoalan Jiwasraya seharusnya tidak bercokol selama bertahun-tahun.

Baca juga:   Tarif Tol Pandaan-Malang Diberlakukan Mulai 9 Agustus

Ia menerangkan suatu perusahaan memiliki tiga lapis pertahanan atas risiko.Pertama, pengawasan dari sisi pemilik. Dalam hal ini, pemilik melakukan upaya mitigasi risiko atas langkah yang diambil perusahaan.

Kedua, pengawasan dari unit manajemen risiko di bawah direksi. Jika tidak berhasil, persoalan akan di bawa masuk ke lapisketiga,yaitu jajaran komisaris dan komite pemantau risiko.

“Regulator ada di unit pengawasan, mestinya lapisan kelima, ini yang kami pertanyakan oleh publik. Harusnya dengan struktur yang sudah sedemikian rupa pengawasannya, kenapa bisa sampai terus bermasalah,” ujar Herris.

Mengutip pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir, keuangan Jiwasraya bermasalah sejak 2006. Seharusnya, sambung Herris, begitu kerugian terdeteksi seluruh lapis pengawasan, termasuk OJK, langsung membantu mencari jalan keluar.

“(Persoalan) itu harusnya tidak bertahun-tahun. Setelah beberapa waktu, tahunan, itu harusnya ada identifikasi, analisis, ada mitigasi,” jelasnya.

Hotbonar menduga pengawasan OJK berhenti di level penyerahan laporan. Padahal, otoritas harus benar-benar mendalami laporan yang diserahkan oleh pelaku industri, tidak hanya di permukaan.Setelah borok kinerja Jiwasraya terkuak, Herris berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait mencari solusinya.

“Intinya, masalahnya apa? Kurang dana? Kalau kurang dana ya tinggal kucuri dana, misalnyagap-nya berapa triliun, ya cari, entah masuk sumber baru, restrukturisasi internal juga,” jelasnya.

Baca juga:   OJK Proyeksi Rasio Kredit Macet Naik Jadi 2,6 Persen

Senada, pengamat asuransi Hotbonar Sinaga juga menilai persoalan Jiwasraya seharusnya tidak akan separah sekarang apabila OJK mengawasi dengan lebih ketat.

“Istilahnya, OJK harus lebih cerewet, banyak tanya ini itu sehingga terciptacontrolling condition,” ujarnya.

Hotbonar juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan imbal hasil tinggi yang ditawarkan produksaving plan.

“Investasi ya beli reksa dana atau beli unit link. Ngapain beli kayak produk JS yang janjiin imbal hasil tinggi tapi abal-abal,” jelasnya.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis, OJK mengklaim telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap Jiwasraya.

Koreksi itu berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Akibat revisi itu, laba Jiwasraya juga ikut dikoreksi dari Rp2,4 triliun menjadi Rp428 miliar.”OJK melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Jiwasraya sejak peralihan fungsi pengawasan dari BAPEPAM-LK pada Januari 2013,” ucap Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot dalam keterangannya.

Sekar menjelaskan keuangan Jiwasraya sebenarnya defisit defisit sebesar Rp5,2 triliun pada 2012 lalu. Kondisi tersebut terjadi bertepatan dengan masa peralihan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menjadi OJK.

Namun, perusahaan tersebut berhasil membukukan laba Rp1,6 triliun. Keberhasilan terjadi setelah manajemen melakukan penyehatan keuangan dengan mekanisme financial reinsurance yang bersifat sementara.

Baca juga:   IHSG Ditutup Menguat 1,02 Persen Diposisi 63,66

Setelah proses itu, pihaknya terus meminta manajemen Jiwasraya melakukan upaya penyehatan yang berkelanjutan agar kondisi keuangan terus membaik. Namun, pada 2017, nilai cadangan Jiwasraya dikoreksi karena nilainya lebih rendah dari yang seharusnya.

Sekar menyebut pihaknya sudah mengingatkan Jiwasraya atas masalah tersebut. Peringatan salah satunya dilakukan dengan meminta Jiwasraya mengevaluasi produk asuransi tabungan rencana (saving plan) yang dirilis perusahaan pada 2013 lalu.

Dalam evaluasi tersebut OJK meminta perusahaan untuk menyesuaikan jaminan imbal hasil (guaranteed return) agar sesuai dengan kemampuan.

“Dalam hal Jiwasraya akan menghentikan seluruh produk saving plan, maka perlu memperhatikan kondisi likuiditas perusahaan,” kata Sekar.

Saat ini, pengawasan terus berjalan dengan meminta perusahaan menyampaikan rencana penyehatan keuangan (RPK) yang memuat poin-poin penanganan masalah.

RPK yang diteken direksi dan komisaris Jiwasraya serta memperoleh persetujuan pemegang saham, meminta bank mitra penjual produk saving plan berkomunikasi kepada nasabah, dan memantau penyelesaian tunggakan klaim Jiwasraya.

“OJK juga mengingatkan kepada direksi Jiwasraya dengan pemanfaatan teknologi, Jiwasraya juga harus berkoordinasi dan melaporkan ke OJK, serta pemegang saham,” jelas Sekar.(cnn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Airlangga Rekrut Banyak Pengusaha Jadi Staf Khusus

Next Post

Dari STAN, KPK, Amien Sunaryadi ke Kursi Komut PLN

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post
Dari STAN, KPK, Amien Sunaryadi ke Kursi Komut PLN

Dari STAN, KPK, Amien Sunaryadi ke Kursi Komut PLN

Discussion about this post

Stay Connected

  • 448 Fans
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Satuan Kerja

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

‘Roadmap’ E-Commerce Masih Tunggu Aturan Perpajakan Bisnis Start-Up

0
Pemerintah Beri Bantuan Rp10-50 Juta untuk Korban Gempa Sulbar

Pemerintah Beri Bantuan Rp10-50 Juta untuk Korban Gempa Sulbar

0
Pemerintah Beri Bantuan Rp10-50 Juta untuk Korban Gempa Sulbar

Pemerintah Beri Bantuan Rp10-50 Juta untuk Korban Gempa Sulbar

2021-01-19
Proses Uji Klinis Vaksin Merah Putih Dinilai Memungkinkan Dipercepat

Holding Rumah Sakit BUMN Mulai Vaksinasi Nakes

2021-01-19
Klaim Token Listrik Gratis Lewat WhatsApp Baru Bisa Dilakukan 6 April

Usai Kunjungi Kalsel, Jokowi ke Sulbar Tinjau Dampak Gempa Mamuju

2021-01-19
Sri Mulyani Beberkan Klaster yang Serap Anggaran Pemulihan Ekonomi Paling Rendah

Sri Mulyani beberkan grand design Sovereign Wealth Fund (SWF)

2021-01-19

Recent News

Pemerintah Beri Bantuan Rp10-50 Juta untuk Korban Gempa Sulbar

Pemerintah Beri Bantuan Rp10-50 Juta untuk Korban Gempa Sulbar

2021-01-19
Proses Uji Klinis Vaksin Merah Putih Dinilai Memungkinkan Dipercepat

Holding Rumah Sakit BUMN Mulai Vaksinasi Nakes

2021-01-19
Klaim Token Listrik Gratis Lewat WhatsApp Baru Bisa Dilakukan 6 April

Usai Kunjungi Kalsel, Jokowi ke Sulbar Tinjau Dampak Gempa Mamuju

2021-01-19
Sri Mulyani Beberkan Klaster yang Serap Anggaran Pemulihan Ekonomi Paling Rendah

Sri Mulyani beberkan grand design Sovereign Wealth Fund (SWF)

2021-01-19

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Follow & Support Us!!

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

true