Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

Pengusaha Kapal Desak Jokowi Rombak Satuan Pengamanan Laut

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2019-12-05
in Nasional
Reading Time: 1 min read
A A
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak satuan pengamanan wilayah laut. Sebab, kehadiran satuan pengamanan yang beragam disebut memberatkan pengusaha dan mempengaruhi kinerja industri pelayaran.

Ketua Umum INSA Carmelia Hartoto mengaku kerap menerima keluhan soal penegak hukum di wilayah perairan. Ia menyebut terdapat beberapa instansi seperti, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan, serta Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Polri.

“Kami berharap presiden mau memberikan satu penegak hukum saja,” kata Carmelita usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Carmelita kehadiran banyak penegak hukum menyebabkan banyak kapal menjadi tidak tepat waktu. Akibatnya, pengeluaran yang menjadi lebih tinggi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan aspirasi yang disampaikan INSA ini akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, Jokowi juga merespons positif masukan dari INSA.”Selama ini kami sering diberhentikan, sehingga cost of logistic kami, seperti bahan bakar, lebih mengambil banyak kan. Juga mestinya kami tiba dalam waktu satu atau dua hari tapi perpanjangan karena setop-setop,” tuturnya.

Selain masalah penegak hukum di laut, wakil ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Perhubungan itu juga menyampaikan usulan agar pembiayaan yang lebih murah, seperti pembiayaan infrastruktur.

Carmelita berharap tenor yang diberikan lebih panjang, 10 sampai 15 tahun. Tak hanya itu, ia juga berharap suku bunga pinjaman yang diberikan lebih rendah.

“(Usulan kami) semua langsung direspon dan menyampaikan kepada kami akan menindaklanjuti,” ujarnya

“Karena ini memang bidangnya maritim, Insyallah kita akan bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Maritim,” kata Budi yang mendampingi Jokowi menerima rombongan INSA.(cnn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Moody’s Bongkar Rahasia Investasi RI Bisa Kalah dari Vietnam

Next Post

Emas Antam Turun ke Rp752 Ribu per Gram

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Emas Antam Turun ke Rp752 Ribu per Gram

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In