KeuanganNegara.id-Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak satuan pengamanan wilayah laut. Sebab, kehadiran satuan pengamanan yang beragam disebut memberatkan pengusaha dan mempengaruhi kinerja industri pelayaran.
Ketua Umum INSA Carmelia Hartoto mengaku kerap menerima keluhan soal penegak hukum di wilayah perairan. Ia menyebut terdapat beberapa instansi seperti, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan, serta Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Polri.
“Kami berharap presiden mau memberikan satu penegak hukum saja,” kata Carmelita usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Carmelita kehadiran banyak penegak hukum menyebabkan banyak kapal menjadi tidak tepat waktu. Akibatnya, pengeluaran yang menjadi lebih tinggi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan aspirasi yang disampaikan INSA ini akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, Jokowi juga merespons positif masukan dari INSA.”Selama ini kami sering diberhentikan, sehingga cost of logistickami, seperti bahan bakar, lebih mengambil banyak kan. Juga mestinya kami tiba dalam waktu satu atau dua hari tapi perpanjangan karena setop-setop,” tuturnya.
Selain masalah penegak hukum di laut, wakil ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Perhubungan itu juga menyampaikan usulan agar pembiayaan yang lebih murah, seperti pembiayaan infrastruktur.
Carmelita berharap tenor yang diberikan lebih panjang, 10 sampai 15 tahun. Tak hanya itu, ia juga berharap suku bunga pinjaman yang diberikan lebih rendah.
“(Usulan kami) semua langsung direspon dan menyampaikan kepada kami akan menindaklanjuti,” ujarnya
“Karena ini memang bidangnya maritim,Insyallahkita akan bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Maritim,” kata Budi yang mendampingi Jokowi menerima rombongan INSA.(cnn)
Discussion about this post