KeuanganNegara.id- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta agar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua bisa memberikan keadilan fiskal bagi Provinsi Jawa Barat (Jabar). Pasalnya, ia merasa terjadi ketidakadilan dalam alokasi anggaran, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).
Seharusnya, menurut dia, penyaluran DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan jumlah penduduk. Sebagai catatan, DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
“Kalo penduduknya besar, bantuan fiskalnya juga harusnya besar,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil ini saat menghadiri acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Gedung DPR/MPR, Minggu (20/10).
Saat ini, jumlah penduduk Jabar menyumbang 20 persen dari total penduduk di Indonesia. Artinya, sambung ia, stabilitas ekonomi di Jabar tentu akan berperan besar bagi stabilitas ekonomi di Indonesia.
Sebelumnya, Kang Emil juga meminta agar pemerintahan Jokowi pada periode kedua dapat memekarkan daerah setingkat kabupaten/kota.
Ia menilai pemekaran dibutuhkan karena saat ini jumlah penduduk Jawa Barat sudah menyentuh angka 50 juta.
“Kalau boleh daerah tingkat II nya dimekarkan. Penduduknya terlalu banyak hampir 50 juta, kurang keurus, secara daerah yang cuma 27,” katanya.
Sebagai pembanding, ia menyebutkan Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 40 juta memiliki 38 kabupaten/kota. (cnn)
Discussion about this post