“Masalah corona virus, spill over ke dunia akan semakin besar karena RRT (Republik Rakyat Tiongkok) berperan sebagai global value chain, perdagangan, produksi maupun (kontribusi) turis. FDI (Foreign Direct Investment) juga akan terpengaruh. Indonesia akan terpengaruh pada share turis 13%. Cina menyumbang share kedua dari Malaysia. Secara umum, sejak tahun 2019, 4 kuartal berturut-turut, impor kita sudah kontraksi. Dengan corona virus akan mungkin mengalami penurunan. Apabila pertumbuhan ekonomi RRT melemah 1% dari baseline mereka 6%, Indonesia akan mengalami penurunan 0,3%-06%. Ini cukup besar karena baseline pertumbuhan kita 5,02% dari pertumbuhan ekonomi 2019,” jelas Menkeu.

Oleh karena itu, untuk memperkecil dampak negatif virus corona terhadap perekonomian Indonesia, Pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ditambah kebijakan sektor riil seperti Omnibus Law Cipta Kerja.

“Di sektor riil, Omnibus Law Cipta Kerja dan berbagai reformasi sektor riil Kementerian terkait kita harapkan akan menyumbang confidence momentum positif apakah itu di sektor industri, perdagangan, pertanian, pertambangan, perikanan maupun SDM seperti sektor pendidikan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang dispread 12 bulan. Transfer BOS langsung ke rekening sekolah Rp4 triliun, begitu juga Dana Desa langsung kepada desa.

Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Januari 2020 tercatat telah disalurkan sejumlah Rp7,06 triliun untuk 9,02 juta rumah tangga sasaran. Program kartu sembako telah dibagikan kepada 15,05 juta keluarga sebesar Rp1,8 triliun.

Untuk penanggulangan bencana, sudah dibayarkan Rp21,8 miliar untuk 4 lokasi termasuk bantuan banjir, tanah longsor, dan bantuan masker untuk 10 ribu masker untuk penanganan virus corona.

Pemerintah juga menganggarkan Rp1,5 triliun untuk subsidi bunga perumahan untuk menyerap 224 ribu unit rumah yang ada sebagai tambahan stok rumah yang sudah ada sehingga menambah demand rumah Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).

Kemudian, pemerintah sedang memfinalkan perhitungan insentif pariwisata dalam bentuk diskon pariwisata dan insentif travel agent manca negara yang bisa membawa wisatawan ke Indonesia.

Pemerintah juga ingin segera merealisasikan anggaran Rp10 triliun Kartu Prakerja yang diharapkan bisa mendorong perekonomian dengan tenaga kerja yang sudah ditraining. (kemenkeu)