Pimpinan KPK Sebut Sudah Teken 50 Surat Perintah Penyadapan

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengklaim upaya penindakan kasus korupsi terus dilakukan di bawah kendali pimpinan KPK yang baru.

Alex menyebut, pimpinan telah meneken beberapa surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyadapan (Sprindap) sebagai bukti bahwa penindakan terus dikerjakan.

“Banyak yang sudah kita keluarkan, termasuk sprindap itu sudah banyak, dan saya pastikan Dewas itu tidak mempersulit kerja KPK. Hampir semua sprindap yang kita mintakan izin, dikabulkan kok,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK.

Alex menuturkan, jumlah surat perintah penyadapan yang telah diteken pimpinan sudah mencapai 50 surat.

Padahal, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku belum meneken surat perintah penyadapan.

“Ya sekarang sudah, kan harus dibuat dulu sopnya. Saya kira lebih lah dari 50. Hampir tiap hari saya tanda tangan sprindap,” ujar Alex.

Mengenai buronnya eks caleg PDI-P Harun Masiku dan eks Sekretaris MA Nurhadi, Alex menegaskan KPK tetap mencari dua tersangka kasus korupsi tersebut.

“Yang jelas KPK sudah mengeluarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang), artinya kita serius untuk mencari orang itu,” kata Alex.

Diberitakan, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku belum menerima izin permohonan penyadpaan hingga Senin (27/1/2020) lalu.

Firli sekaligus memastikan, saat itu penyidiknya tidak sedang melakukan penyadapan atas perkara dugaan korupsi.

“Saya pastikan sampai hari ini, hasil rapat kemarin dengan Dewas, titik posisi penyadapan nol. Sampai hari ini, kami tidak melakukan penyadapan,” ujar Firli dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (msn)