KeuanganNegara.id-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mempercepat realisasi pelaksanaan program padat karya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk mengatasi virus corona (covid-19), anggaran Kementerian PUPR yang telah direalokasi dan refocusing sebesar Rp 36,19 triliun.
Realokasi yang dikembalikan ke Kementerian Keuangan untuk dialokasikan ke bantuan sosial dan kegiatan lain yang berhubungan langsung terkait corona sebesar Rp 24,53 triliun. Anggaran itu diantaranya berasal dari pemangkasan anggaran dinas dan biaya rapat kerja.
Kemudian untuk refocusing total sebanyak Rp 1,66 triliun. Penggunaannya diantaranya untuk penyiapan prasarana observasi rumah sakit di pulau galang sebesar Rp 400 miliar dan rehabitasi rumah sakit darurat wisma atlet, dan untuk pembelian alat-alat pendukung lainnya.
“Kemudian kita ingin melaksanakan mempercepat padat karya tunai yaitu program memberikan pekerjaan yang low technology tapi padat karya di pedesaan terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan. Jadi, mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa. (Hal ini) masih bisa dilaksanakan karena kita pakai protokol kesehatan,” jelas Basuki, Senin (13/4).
Basuki mengatakan, program padat karya tunai pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 10 triliun yang tersebar di 34 Provinsi. Anggaran itu diantaranya untuk tujuh program.
Yakni, program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), penataan kota tanpa kumuh (KOTAKU), tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga mengatakan, percepatan realisasi program padat karya tunai (PKT/cash for work) pada tahun 2020 akan dimulai pada April tahun ini.
“Mulai April ini, bertahap ada yang mulai minggu ke 2 dan 3 dan terus ke Mei,” kata Danis.
Sebagai informasi, program padat karya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air saat ini sebanyak 761 lokasi P3TGAI yang sudah mempersiapkan/memulai kegiatan sosialisasi dan 73 lokasi sudah melaksanakan kegiatan konstruksi fisik, berupa pembangunan saluran irigasi tersier di 15 lokasi di Lampung, 10 lokasi di Bali, dan 48 lokasi di NTT, dengan anggaran per lokasi sebesar Rp 225 juta.
Di bidang jalan dan jembatan, melalui Ditjen Bina Marga pada tahun 2020 dilaksanakan PKT berupa pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47.017 km dengan anggaran Rp 0,489 triliun, misalkan untuk pembersihan median jalan, pengecatan marka dan berem. Selain jalan, juga dilakukan pemeliharaan rutin jembatan yang menggunakan skema swadaya masyarakat sepanjamg 496.080 meter dengan anggaran Rp 110 miliar, misalkan untuk pengecatan rangka jembatan.
Sedangkan di bidang permukiman, melalui Ditjen Cipta Karya pada 2020 akan dilaksanakan PKT PISEW di 900 kecamatan dengan anggaran Rp 540 miliar, TPS-3R di 106 lokasi dengan anggaran Rp 63 miliar, Pamsimas di 4.717 lokasi dengan anggaran Rp 1,099 triliun dan Sanimas di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp 391 miliar.
Pamsimas dan Sanimas merupakan program padat karya untuk mendukung pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak balita melalui penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Beberapa kegiatan Pamsimas yakni pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) baru, perluasan dan optimalisasi SPAM eksisting dengan modul sambungan rumah.
Sementara beberapa kegiatan Sanimas yakni prasarana mandi, cuci, kakus (MCK), instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) komunal, IPAL kombinasi dengan MCK, dan sambungan rumah (SR).
Program selanjutnya di bidang permukiman adalah KOTAKU di 364 kelurahan dengan anggaran Rp 382 miliar. KOTAKU bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Pada 2016-2019 KOTAKU telah mencakup 5.086 kelurahan.
Lima komponen kegiatan KOTAKU adalah perbaikan saluran, pembangunan tempat penampungan sampah (TPS), pembangunan jalan lingkungan, penanggulangan kebakaran (jalur evakuasi) dan ruang terbuka hijau (RTH).
Kemudian di bidang perumahan akan dilaksanakan PKT peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 166 ribu unit dengan anggaran Rp 3 triliun dan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Rp 371 miliar.
PKT tersebut dilaksanakan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di bawah tanggungjawab Ditjen Penyediaan Perumahan, baik berupa peningkatan kualitas ataupun pembangunan rumah baru. Untuk peningkatan kualitas rumah, masyarakat mendapat bantuan Rp 17,5 juta sementara untuk pembangunan rumah baru sebesar Rp 35 juta.(msn)
Discussion about this post