Edwin sekaligus memastikan SMI akan menjadi salah satu instansi pertama yang membiayai pembangunan fisik ibu kota baru. “Kami juga akan masuk ke proyek greenfield (belum laik secara ekonomi),” kata Edwin di Kepulauan Seribu.

Namun ia masih menunggu arahan pemerintah mengenai pembiayaan proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ini karena setiap instansi memiliki kewenangan proyek yang berbeda dan perlu diperjelas terlebih dahulu.

“Tapi kami pasti terlibat untuk mengurangi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar dia.

Dia juga mengatakan SMI sebelumnya telah terlibat dalam pembiayaan proyek di Kabupaten Penajam Paser sejak tahun 2017. Saat itu BUMN tersebut ikut mendanai proyek jalan raya dan rumah sakit dengan total nilai Rp 346 miliar.

“Itu di daerah yang paling dekat dengan ibu kota baru,” ujar dia.

Sebelumnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan, butuh dana 466 triliun untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Anggaran itu mencakup pembangunan infrastruktur pemerintahan, kegiatan ekonomi, transportasi, permukiman, serta ruang terbuka hijau.

Untuk pembiayaannya, Bappenas menyebut ada empat sumber pendanaan. Pertama, APBN untuk infrastruktur seperti kantor pemerintahan dan parlemen. Kedua, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyiapkan infrastruktur utama dan fasilitas sosial.

Ketiga, pembiayaan lewat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur lain. Keempat, swasta membikin properti perumahan dan fasilitas komersial. (katadata)