Revisi PPN, Airlangga Tunggu DPR Soal Pembahasan RUU Perpajakan

🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) akan memuat berbagai isu, salah satunya merevisi tarif pajak pertambahan nilai atau PPN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah masih menunggu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk membahas kelanjutan RUU KUP.

“(Kami) Tunggu dari DPR. Itu kan dibahas di DPR. Tunggu saja di DPR,” ujar Airlangga saat ditemui di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat malam, 28 Mei 2021.

Airlangga menyatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menyurati DPR untuk membahas perubahan kelima atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tersebut. Ia berharap DPR segera membahas rancangan beleid ini dalam waktu dekat.

Adapun pada pertemuan virtual dengan wartawan 19 Mei lalu, Airlangga memastikan pemerintah akan memperhatikan situasi perekonomian nasional sebelum menetapkan kenaikan tarif pajak dalam RUU tersebut. Selain rencana kenaikan PPN, RUU ini akan mencakup pengkajian ulang soal pajak penjualan.

“Ada hal-hal yang akan diatur yang membuat pemerintah lebih fleksibel mengatur sektor manufaktur atau barang dan jasa. Skenarionya dibuat lebih luas, tidak kaku, seperti yang selama ini diberkakukan,” tutur Airlangga.

Rencana kenaikan PPN sebelumnya terungkap dalam Musyawaran Rencana Pembangunan Nasional pada Selasa, 4 Mei 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kenaikan tarif PPN akan ditempuh sebagai salah satu opsi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Menurut Sri Mulyani, penerimaan perpajakan dalam setahun terakhir menurun akibat lesunya kegiatan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2022, pemerintah mematok target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp Rp 1.528,7 triliun.

Proyeksi tersebut turun 8,37 persen dibanding proyeksi penerimaan pajak tahun ini senilai Rp 1.444,5 triliun. Selain kenaikan tarif PPN, opsi lain yang dipertimbangkan pemerintah adalah optimalisasi penerimaan pajak dari sektor e-commerce serta pengenaan cukai pada kantong plastik.